MENITNEWS.COM, MAKASSAR — Terobosan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dalam mengelola aset daerah mendapat jempol dari pihak DPRD Makassar.

Langkah Pemkot Makassar yang menyulap kendaraan operasional lama menjadi armada penjangkauan sosial, dinilai sebagai solusi cerdas di tengah tantangan efisiensi anggaran.

​Dukungan ini mengalir dari Komisi A DPRD Makassar, yang melihat kebijakan tersebut bukan sekadar penghematan, melainkan bentuk kreativitas dalam pelayanan publik.

​Sekretaris Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Makassar, Irwan Djafar, menyebut pemanfaatan kembali aset yang selama ini tidak optimal adalah langkah taktis.

Menurutnya, aset daerah seharusnya tidak dibiarkan mangkrak dan hanya membebani biaya pemeliharaan.

​“Pemanfaatan kendaraan aset lama ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menata aset. Daripada sekadar jadi beban, lebih baik difungsikan untuk layanan sosial. Ini jauh lebih efektif dibandingkan terus-menerus melakukan pengadaan baru,” ujar Irwan, Selasa (3/2/2026).

​Legislator dari Fraksi NasDem ini juga mengingatkan agar langkah ini dibarengi dengan manajemen perawatan yang disiplin.

Anggota DPRD Makassar ini menekankan bahwa, kendaraan-kendaraan tersebut harus benar-benar menyasar kepentingan krusial, seperti penanganan kelompok rentan dan distribusi bantuan.

​Senada dengan itu, Anggota Komisi A DPRD Makassar, Andi Makmur Burhanuddin, memuji keberanian Pemkot Makassar untuk berpikir praktis dan solutif. Ia menilai kebijakan ini mencerminkan tanggung jawab besar terhadap keuangan daerah.

​“Tidak semua persoalan harus diselesaikan dengan menambah anggaran baru. Ketika aset yang ada masih layak, memanfaatkannya kembali adalah bukti cara berpikir yang efisien dan bertanggung jawab,” tegas Andi Makmur.

​Lebih lanjut, Andi Makmur merinci bahwa armada ini akan sangat vital dalam mendukung mobilitas program sosial di lapangan, antara lain:​Penanganan anak jalanan (anjal) dan tunawisma.

Kemudian ​Penyaluran bantuan sosial secara cepat ke titik-titik terpencil. ​Respons cepat terhadap laporan masalah sosial di tengah masyarakat.

​“Kendaraan operasional adalah kebutuhan utama untuk respons cepat di lapangan. Jadi, langkah ini saya nilai cerdas dan tepat sasaran,” tuturnya.

​DPRD Makassar berharap, optimalisasi aset ini tidak berhenti pada kendaraan saja, melainkan merambah ke sektor aset lainnya.

Harapannya, pengelolaan aset yang berorientasi pada manfaat publik dapat menjadi budaya baru dalam birokrasi Pemkot Makassar.

​“Selama masih bisa dimaksimalkan untuk rakyat, itu jauh lebih baik daripada membiarkannya terbengkalai. Ini harus jadi contoh bagi OPD lain dalam mengelola kekayaan daerah,” tutup Anggota DPRD Makassar itu. (*)