MENITNEWS.COM, ​JAKARTA — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat (PUPR Sulbar), menegaskan komitmennya dalam melindungi lahan pertanian produktif melalui percepatan inventarisasi Lahan Baku Sawah (LBS).

Langkah strategis ini dibahas dalam rapat koordinasi nasional yang digelar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Sheraton Grand Jakarta, Senin (9/3/2026).

​Rapat yang dipimpin langsung oleh Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, menjadi panggung krusial bagi daerah untuk menyelaraskan data spasial pertanian.

Hadir mewakili Pemprov Sulbar, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Surya Yuliawan Sarifuddin.

​Kepala Dinas PUPR Sulbar, Surya Yuliawan Sarifuddin, menyatakan bahwa partisipasi aktif ini merupakan instruksi langsung untuk mendukung tata kelola ruang yang akuntabel.

Menurut Dinas PUPR Sulbar, penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah harga mati untuk menjaga kedaulatan pangan.

​”Langkah ini sejalan dengan misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan. Pengelolaan tata ruang yang baik harus berpihak pada kepentingan masyarakat dan keberlanjutan sektor pertanian,” ujar  Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulbar, Surya Yuliawan Sarifuddin.

​Salah satu poin utama dalam pertemuan tersebut adalah integrasi penetapan LP2B ke dalam dokumen Rencana Tata Ruang (RTR) daerah.

Hal ini bertujuan untuk mengerem laju alih fungsi lahan sawah yang kian masif di berbagai wilayah.

​Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Sulbar, Bambang Cahyadi, menambahkan bahwa Pemerintah Pusat mendesak daerah untuk segera melakukan pemutakhiran data spasial.

​”Kami didorong untuk mempercepat pemutakhiran data administratif dan spasial agar sinergi antara pusat dan daerah dalam menjaga lahan produktif dapat berjalan beriringan,” ujar Bambang.

​Melalui penguatan data LBS ini, Dinas PUPR Sulbar berharap Provinsi Sulawesi Barat mampu menjadi pilar penyangga pangan nasional, sekaligus memastikan lahan pertanian tetap lestari di tengah pesatnya pembangunan infrastruktur. (*)