MENITNEWS.COM, ​MAKASSAR — Fenomena juru parkir (jukir) liar di Kota Makassar, kembali memicu sorotan tajam dari DPRD Makassar.

Menyusul viralnya aksi kejar-kejaran oknum jukir liar di kawasan Antang, Jalan Raya Baruga, baru-baru ini, Anggota DPRD Kota Makassar, Basdir, mendesak Perumda Parkir Makassar Raya untuk tidak tinggal diam dan segera melakukan evaluasi total.

​Insiden di Antang ini menambah daftar panjang keresahan warga, setelah kejadian serupa sebelumnya terjadi di Jalan Cendrawasih usai Salat Idulfitri.

Berulangnya kasus ini, dinilai sebagai sinyal lemahnya pengawasan dan penataan parkir di lapangan.

​Evaluasi Menyeluruh Pengelolaan Parkir

​Basdir menegaskan bahwa kejadian yang terus berulang ini, harus menjadi momentum bagi Perumda Parkir Makassar Raya untuk berbenah. Menurutnya, publik butuh langkah konkret, bukan sekadar respons administratif.

​”Ini menjadi bahan bagi kami di DPRD untuk melakukan evaluasi terhadap pengelolaan perparkiran dan pembinaan terhadap jukir. Harus ada upaya penertiban terhadap jukir liar dan pembinaan bagi jukir resmi,” ujar Basdir pada Jumat (27/3/2026).

​Mantan Dirut Perumda Pasar Makassar Raya ini juga mengingatkan, agar perusahaan daerah tersebut lebih berani dalam menindak oknum yang merusak citra tata kota.

​”PD Parkir harus lebih tegas. Jangan sampai kejadian seperti ini terus berulang dan meresahkan masyarakat,” tegas Anggota DPRD Makassar.

​Menanggapi hal tersebut, Humas Perumda Parkir Makassar Raya, Asrul Baharuddin, mengonfirmasi bahwa laporan telah diterima dan diteruskan ke jajaran direksi.

Namun, kata dia, peninjauan lapangan terkendala jadwal kerja pegawai.

​Asrul menyatakan bahwa peninjauan lokasi dijadwalkan pada Senin pekan depan, karena kondisi WFH (Work From Home).

​”Masyarakat diminta aktif melaporkan dan tidak memberi ruang bagi jukir ilegal. Kalau dilihat dari videonya, kemungkinan itu jukir liar. Kami mengimbau masyarakat untuk bekerja sama dalam meminimalisir keberadaan jukir ilegal,” jelas Asrul.

​Kritik pedas warganet di media sosial, mencerminkan kejenuhan masyarakat terhadap praktik pungutan liar yang kerap disertai tindakan agresif.

DPRD Makassar kini menantikan langkah nyata dari Pemerintah Kota Makassar, untuk menjamin rasa aman dan ketertiban di ruang publik, terutama pada titik-titik rawan kemacetan dan keramaian. (*)