MENITNEWS.COM, MAKASSAR – Anggota DPRD Kota Makassar, Hj. Umiyati, mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar untuk lebih progresif dalam mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu langkah konkret yang diusulkan adalah meningkatkan frekuensi inspeksi mendadak (sidak) terhadap pelaku usaha di lapangan.

Desakan ini disampaikan Umiyati dalam rapat monitoring dan evaluasi (monev) Triwulan I yang berlangsung di ruang Komisi B DPRD Kota Makassar.

Menutup Celah Kebocoran Pajak

Umiyati menilai, potensi kebocoran pendapatan dari sektor pajak dan retribusi masih menjadi tantangan besar. Ia mensinyalir adanya ketidaksesuaian antara data yang dilaporkan pelaku usaha dengan realitas omzet di lapangan.

“Masih ada pelaku usaha yang belum taat pajak atau melaporkan omzet tidak sesuai. Ini tentu berdampak pada PAD kita. Karena itu, sidak harus lebih rutin dan menyeluruh,” tegas Umiyati.

Ia menambahkan bahwa pengawasan yang lemah hanya akan memberi ruang bagi oknum tertentu untuk menghindari kewajiban pajak, padahal sektor usaha merupakan tulang punggung pendapatan daerah.

Jangan Hanya Berpangku Tangan

Politisi tersebut menekankan agar Bapenda tidak sekadar menjadi “penerima laporan” administratif. Menurutnya, validasi data hanya bisa dipastikan jika petugas turun langsung ke titik-titik potensial.

“Kami minta Bapenda jangan hanya menunggu laporan. Harus aktif turun melakukan sidak supaya data yang diperoleh benar-benar valid,” ujarnya.

Beberapa sektor yang menjadi perhatian khusus Umiyati antara lain:

• Industri Perhotelan

• Usaha Restoran/Kuliner

• Tempat Hiburan Malam

Dorong Digitalisasi dan Transparansi

Selain pengawasan fisik, Umiyati juga menekankan pentingnya integrasi teknologi dalam sistem perpajakan daerah. Digitalisasi dianggap sebagai solusi jangka panjang untuk meminimalisir manipulasi data secara sistematis.

“Digitalisasi harus dimaksimalkan agar transparansi meningkat dan celah kebocoran bisa ditekan,” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, ia berharap penguatan pengawasan ini dapat mempercepat pembangunan di Kota Makassar. Menurutnya, PAD yang kuat adalah kunci utama untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.

“Kalau PAD kita kuat, maka pembangunan dan pelayanan ke masyarakat juga akan semakin maksimal,” tutupnya. (*)