MENITNEWS.COM, ​MAKASSAR — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, resmi memperkuat kolaborasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan, untuk mengoptimalkan pemungutan opsen pajak daerah.

Langkah strategis ini bertujuan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pajak kendaraan bermotor.

​Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima langsung audiensi dari Unit Pelaksana Teknis Pendapatan (UPTB) Wilayah Makassar I Bapenda Sulsel di Balaikota Makassar, Rabu (2/4/2026).

Pertemuan ini menjadi momentum krusial bagi kedua pihak untuk menyelaraskan langkah dalam mengejar target penerimaan pajak tahun ini.

​Kepala UPTB Pendapatan Wilayah Makassar I, Luth Perkasa, mengungkapkan bahwa koordinasi ini merupakan bentuk dukungan terhadap program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pihaknya menargetkan kontribusi opsen pajak kendaraan di Kota Makassar, meningkat signifikan dibanding tahun lalu.

​Untuk mencapai target tersebut, Luth mengusulkan beberapa langkah konkret, antara lain:

​Penambahan gerai layanan Samsat agar lebih dekat dengan masyarakat.

​Penguatan dukungan operasional dan akomodasi lapangan.

​Akselerasi penerimaan sesuai arahan Gubernur Sulawesi Selatan.

​”Pak Gubernur menekankan agar Bapenda bergerak lebih kencang terkait penerimaan pajak. Kami memohon dukungan koordinasi agar pendapatan daerah bisa meningkat jauh lebih tinggi,” ujar Luth.

​Munafri Dorong Sinkronisasi Data dan Kualitas Layanan

​Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Makassar yang akrab disapa Appi, menyatakan dukungannya.

Namun, ia menekankan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya soal sosialisasi, melainkan harus didukung oleh penguatan sistem dan regulasi yang terukur.

​Munafri menyoroti pentingnya sinkronisasi data antara pemerintah kota dan provinsi agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.

​”Sinkronisasi data akan membuat kita jauh lebih efisien dalam bertindak. Kita bagi tugas dan maksimalkan seluruh sumber daya yang ada,” tegas Munafri.

​Selain perbaikan sistem, Munafri menilai potensi pajak kendaraan roda dua di Makassar masih sangat besar dan belum tergarap maksimal.

Ia menyarankan adanya kerja sama yang lebih erat dengan pihak dealer atau Agen Pemegang Merek (APM), untuk pendataan yang lebih akurat sejak awal.

​Sebagai bentuk komitmen dari internal pemerintahan, Pemkot Makassar juga akan melakukan penataan administrasi kendaraan dinas agar lebih tertib dan transparan.

​”Kolaborasi kuat dan data akurat adalah fondasi penting. Kami ingin layanan gerai pajak ke depan lebih representatif dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya.

​Sinergi Pemkot Makassar ini diharapkan mampu menciptakan iklim fiskal yang sehat, guna mendukung keberlanjutan pembangunan infrastruktur dan layanan publik di Kota Makassar. (*)