MENITNEWS.COM, ​MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa akselerasi digitalisasi bukan sekadar tren, melainkan strategi krusial untuk menjaga dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal tersebut disampaikan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Makassar, Tahun Anggaran 2026 di Hotel Grand Novotel Shayla, Kamis (9/4/2026).

​Pria yang akrab disapa Appi ini, menyoroti bahwa inovasi digital yang diluncurkan Pemerintah Daerah harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan efisiensi birokrasi.

​Dalam arahannya, Appi memberikan catatan kritis terhadap implementasi program digitalisasi di lingkup Pemkot Makassar.

Ia menilai, banyak program yang telah diluncurkan pada tahun sebelumnya belum diikuti dengan pengawasan dan evaluasi yang ketat.

​”Tahun lalu banyak sekali peluncuran kegiatan digitalisasi, tetapi kontrol, pengawasan, dan penggunaan aplikasinya tidak terpantau dengan baik,” tegas Appi di hadapan jajaran SKPD.

​Ia meminta setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak hanya berhenti pada tahap seremonial.

Tetapi, memastikan keberlanjutan program sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing, agar berdampak langsung pada kenaikan pendapatan daerah.

​Lebih lanjut, Appi menekankan pentingnya prinsip ‘walk the talk’ atau keselarasan antara ucapan dan tindakan.

Wali Kota Makassar menyentil kebiasaan pegawai pemerintah, yang masih dominan menggunakan uang tunai di tengah gencarnya kampanye transaksi nontunai.

​”Kita bicara digitalisasi, tapi di kantong kita uang tunai masih banyak. Saya ingin memastikan digitalisasi ini tidak lagi menjadi barang asing, dimulai dari lingkup internal kita sendiri,” tutur Wali Kota Makassar.

​Targetnya, transformasi ini akan menciptakan ekosistem di mana masyarakat yang justru proaktif menuntut layanan digital. “Nanti ke depan harus terbalik, masyarakat yang bertanya, ‘Kok di sini tidak ada QRIS-nya?’,” cetusnya.

​Meskipun saat ini TP2DD Kota Makassar, menduduki peringkat pertama di Sulawesi Selatan, Appi mengingatkan jajarannya untuk tidak cepat berpuas diri.

Ia mengungkapkan bahwa, skor output dan outcome digitalisasi Makassar masih tertinggal dari dua kota lainnya.

​Untuk itu, digitalisasi diharapkan menjadi instrumen strategis untuk:

​Meningkatkan Transparansi: Meminimalisir kebocoran anggaran.

​Akuntabilitas: Memudahkan audit pengelolaan keuangan daerah.

​Efisiensi: Mempercepat pola pelayanan kepada wajib pajak.

​Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar selaku penyelenggara, diharapkan dapat mengawal target capaian yang lebih terukur.

Sehingga, tambah Wali Kota Makassar, digitalisasi benar-benar menjadi mesin penggerak ekonomi dan PAD Kota Makassar di masa depan. (*)