MENITNEWS.COM, MAMUJU – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Koordinasi dan Kolaborasi Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan secara hybrid, Rabu (01/04/2026). Pertemuan ini menjadi momentum krusial untuk menyelaraskan langkah antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam mendukung visi PANCA DAYA.
Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, S.DM, menegaskan bahwa semangat kolaborasi dan optimisme harus menjadi bahan bakar utama dalam membangun sektor kelautan. Ia menggarisbawahi bahwa kebijakan yang tepat sasaran hanya bisa lahir dari data yang akurat.
Validasi Data Sebagai Fondasi Kebijakan
Dalam arahannya, Safaruddin meminta seluruh DKP kabupaten untuk melakukan pembaruan data secara menyeluruh. Hal ini mencakup jumlah tambak produktif, armada kapal aktif, hingga jumlah riil nelayan di lapangan.
“Data yang akurat adalah navigasi kita. Tanpa itu, program bantuan dan kebijakan yang kita susun berisiko tidak tepat sasaran,” tegas Safaruddin. Selain koordinasi teknis, acara ini juga menjadi ajang silaturahmi bagi jajaran OPD kelautan pasca-Idul Fitri 1447 H.
Potret Program dan Tantangan di Daerah
Dalam rapat tersebut, perwakilan dari lima kabupaten memaparkan capaian serta kendala yang mereka hadapi sepanjang tahun berjalan:
-
Kabupaten Pasangkayu: Memfokuskan pada Kampung Nelayan Merah Putih dan budidaya bioflok, namun mengeluhkan rumitnya birokrasi perizinan.
-
Kabupaten Mamuju Tengah: Sukses mengembangkan budidaya nila, namun menghadapi ancaman hama penyu pada rumput laut serta rendahnya minat pemuda menjadi nelayan.
-
Kabupaten Mamuju: Konsisten mendukung program prioritas nasional melalui pengembangan perikanan tangkap dan budidaya.
-
Kabupaten Polewali Mandar: Memperluas peran melalui pembentukan Bidang Pangan untuk mendukung Gerakan Pangan Mandiri (GPM).
-
Kabupaten Majene: Mengusulkan pengadaan Unit Pengolahan Ikan (UPI), namun menyoroti kendala pengurusan dokumen kapal yang masih terpusat di ibu kota provinsi.
Isu Strategis dan Hambatan Investasi
Diskusi panel dalam rapat tersebut mengerucut pada sejumlah isu krusial yang memerlukan penanganan lintas sektor, di antaranya:
-
Hambatan Perizinan: Proses Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) yang masih dianggap panjang dan kompleks.
-
Krisisi Regenerasi: Fenomena menurunnya minat generasi muda untuk terjun ke sektor perikanan.
-
Dampak Ekonomi: Kenaikan harga ikan di pasar yang berkontribusi terhadap angka inflasi daerah.
Komitmen Tindak Lanjut
Sebagai langkah konkret, DKP Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen memfasilitasi penyederhanaan izin KKPRL guna mendorong iklim investasi yang lebih sehat. Selain itu, usulan strategis dari kabupaten yang tidak terakomodasi anggaran daerah akan diteruskan dalam bentuk proposal ke pemerintah pusat.
“Sinergi yang kita bangun hari ini adalah investasi untuk masa depan Sulawesi Barat. Dengan koordinasi yang kuat, saya optimistis sektor kelautan kita akan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Safaruddin menutup arahannya. (*)
Comment