MENITNEWS.COM, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, secara resmi menerima kunjungan jajaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Balai Kota Makassar, Rabu (01/04/2026). Pertemuan ini merupakan agenda Entry Meeting terkait Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Didampingi Sekretaris Daerah dan jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Munafri menegaskan komitmennya bersama Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, untuk terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
Poin-Poin Penting Arahan Wali Kota
Munafri memberikan beberapa instruksi tegas kepada seluruh jajaran perangkat daerah guna memastikan proses pemeriksaan berjalan optimal:
-
Jadikan Rekomendasi BPK sebagai Prioritas: Munafri meminta OPD tidak menunda tindak lanjut atas temuan pemeriksaan. Setiap rekomendasi harus ditempatkan dalam kolom urgensi tinggi.
-
Hentikan Temuan Berulang: Ia menyoroti adanya kecenderungan temuan yang sama setiap tahun. Menurutnya, hal ini menjadi indikasi bahwa rekomendasi sebelumnya belum direspons secara maksimal.
-
Mekanisme Pemeriksaan Berlapis: Seluruh laporan keuangan wajib melalui proses check and re-check yang ketat. “Kontrol dan evaluasi harus berjalan ketat, karena hal kecil pun bisa berdampak besar,” tegasnya.
-
Komunikasi Efektif dengan BPK: Untuk menghindari bias atau salah tafsir aturan, Munafri meminta jajarannya aktif berkoordinasi dengan tim pemeriksa.
“Pemeriksaan ini adalah momentum untuk mengukur sejauh mana pengelolaan keuangan kita berjalan sesuai aturan selama setahun terakhir. Kalau ada yang belum dipahami, jangan diinterpretasikan sendiri. Bangun komunikasi agar sudut pandang kita sama,” ujar Munafri.
Harapan Perbaikan Berkelanjutan
Melalui pemeriksaan LKPD tahun ini, Pemerintah Kota Makassar berharap dapat menyamakan persepsi dengan BPK RI sekaligus mendorong perbaikan sistemik.
“Semoga progres kita dari tahun ke tahun semakin baik serta berjalan sesuai aturan dan sistem yang telah ditetapkan,” pungkasnya. (*)
Comment