Sambut Digitalisasi Bansos, Pemkot Makassar Perkuat Integrasi Data dan Infrastruktur Digital Untuk Penyaluran Tepat Sasaran

ads
ads
ads

MENITNEWS.COM, MAKASSAR — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melalui Dinas Sosial, terus mematangkan kesiapan pelaksanaan Program Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) dengan memperkuat integrasi data dan infrastruktur digital.

Langkah ini dilakukan untuk menciptakan sistem penyaluran bantuan yang lebih efektif, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan sistem data, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta persiapan berbagai infrastruktur pendukung yang menjadi fondasi transformasi digital dalam sektor perlindungan sosial.

Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, menegaskan bahwa akurasi data menjadi faktor utama dalam mendukung keberhasilan digitalisasi bantuan sosial.

“Data yang terintegrasi dan tervalidasi menjadi faktor penting untuk memastikan proses penyaluran bantuan dapat berjalan lebih efisien, tepat sasaran, serta menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujar Andi Bukti Djufrie, Selasa (2/6/2026).

Menurutnya, transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat tata kelola program kesejahteraan sosial.

Dengan pemanfaatan teknologi digital, pemerintah dapat meningkatkan efektivitas pengawasan, mempercepat proses administrasi, serta meminimalkan potensi kesalahan dalam pendataan maupun distribusi bantuan kepada masyarakat.

Andi Bukti menilai, digitalisasi bansos menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan sistem kesejahteraan sosial yang lebih adil, inklusif, dan tepat sasaran.

Kehadiran sistem digital juga diharapkan mampu menghadirkan tata kelola bantuan sosial yang lebih modern, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Program Piloting Digitalisasi Bansos dirancang untuk menjawab berbagai tantangan yang selama ini dihadapi dalam proses penyaluran bantuan sosial.

Tantangan tersebut antara lain tumpang tindih data penerima manfaat, ketidaktepatan sasaran, hingga proses administrasi yang memerlukan waktu relatif panjang.

Melalui sistem digital yang terintegrasi, proses penyaluran bantuan diharapkan menjadi lebih transparan, efisien, dan mudah dipantau.

Selain itu, digitalisasi juga diyakini dapat meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran sekaligus memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang berhak.

Pemerintah Kota Makassar berharap program ini dapat memperkuat sistem perlindungan sosial daerah dan menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, akurat, serta berkelanjutan guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan kesiapan data yang semakin terintegrasi dan dukungan infrastruktur digital yang memadai.

Pemkot Makassar menargetkan, pelaksanaan digitalisasi bansos dapat menjadi model pelayanan sosial yang modern dan efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat di era transformasi digital. (*)

Comment