MENITNEWS.COM, ​JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan ketersediaan hewan kurban nasional tahun 2026, berada dalam kondisi aman dan mengalami surplus yang signifikan.

Berdasarkan data terbaru, total pasokan hewan kurban secara nasional mencapai 3,2 juta ekor, sementara proyeksi kebutuhan masyarakat diperkirakan hanya sebesar 2,4 juta ekor.

​Dengan demikian, terdapat cadangan atau surplus sekitar 800 ribu ekor hewan kurban yang siap memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

​Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono mengungkapkan bahwa, kondisi surplus ini menjadi indikator positif bagi ketahanan pangan dan daya beli masyarakat yang tetap kokoh di tengah ketidakpastian global.

​”Alhamdulillah, Allah SWT telah memberikan rahmat-Nya, memberikan rezekinya kepada bangsa kita. Hari ini di saat kesulitan perang di mana-mana, kita dalam keadaan yang baik. Itu tentu perlu kita syukuri bersama,” ujar Sudaryono, saat menghadiri kegiatan penyembelihan hewan kurban di Masjid Nurul Iman, Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Rabu (27/5/2026).

​Tren Kesadaran Berkurban Meningkat

​Optimisme pemerintah juga didorong oleh tren peningkatan partisipasi masyarakat dalam ibadah kurban dari tahun ke tahun.

Merujuk data Informasi Sistem Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS), jumlah pemotongan hewan kurban pada tahun 2025 lalu mencapai 2.268.764 ekor.

Angka tersebut melonjak 11,5 persen dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebanyak 2.033.995 ekor.

​Peningkatan signifikan ini juga terlihat langsung di lingkungan Kementan.

Pada tahun 2026, jumlah hewan kurban yang terkumpul di Masjid Nurul Iman, mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah instansi, yakni sebanyak 49 ekor (41 ekor sapi dan 8 ekor kambing).

Sebagai perbandingan, pada 2024 Kementan hanya menyembelih 2 sapi dan 15 kambing, dan pada 2025 sebanyak 9 sapi dan 10 kambing.

​”In Syaa Allah, negara kita baik, pertumbuhannya baik, dan kita bisa lihat partisipasi dari jumlah kurban di masjid ini saja,” tambah Sudaryono, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).

​Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak, termasuk Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, Wamentan Sudaryono, pejabat Kementan, mitra kerja, BUMN, hingga HKTI yang menyalurkan 15 ekor sapi.

Demi menjaga kualitas, Kementan menerjunkan 41 Juru Sembelih Halal (Juleha) binaan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH).

​”Tolong seluruh penyembelihan hewan ini dilaksanakan dengan higienis, dengan baik, bersih, sehingga tidak menimbulkan satu hal yang tidak kita inginkan,” tegas Wamentan.

​Rincian Pasokan dan Bantuan Sapi Presiden

​Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal PKH Kementan, Agung Suganda, memaparkan rincian dari total proyeksi pasokan 3,2 juta ekor hewan kurban tahun ini.

Pasokan tersebut terdiri atas ​Sapi: 860 ribu ekor, Kerbau: 34 ribu ekor, Kambing: 1,4 juta ekor, dan Domba: 935 ribu ekor.

​”Kami melaporkan bahwa ketersediaan hewan kurban secara nasional cukup aman dan terkendali. Total proyeksi ketersediaan 3,2 juta ekor, sementara kebutuhan nasional kita 2,4 juta ekor, sehingga masih ada surplus sekitar 800 ribu ekor,” urai Agung.

​Selain pasokan reguler, pemerintah tahun ini menyalurkan lebih dari 1.000 ekor sapi Bantuan Kemasyarakatan Presiden.

Bantuan ini didistribusikan ke berbagai provinsi, kabupaten/kota, lembaga masyarakat, hingga Ibu Kota Nusantara (IKN). Jumlah ini meningkat dari tahun lalu yang sebanyak 981 ekor.

​Dampak positif terhadap sektor peternakan domestik kian diperkuat oleh lonjakan pelaksanaan skema dam (denda) haji di Dalam Negeri.

Jika tahun lalu hanya sekitar 10 ribu ekor kambing yang disembelih di dalam negeri melalui skema ini, tahun 2026 angkanya melonjak tajam menjadi 32.690 ekor.

​Agung optimistis tren ini akan menjadi angin segar bagi kesejahteraan para peternak lokal di seluruh Indonesia.

​”Kalau 200 ribu jemaah haji saja ditambah dengan kebutuhan kurban tadi, maka setiap tahun paling tidak lebih dari 2 juta ekor harus disiapkan. Ini menambah keberkahan bagi teman-teman peternak kita,” pungkas Kementan. (*)