MENITNEWS.COM, ​MAKASSAR — Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Daya Kota Makassar terus menunjukkan komitmen dan keseriusan penuh dalam membangun Zona Integritas (ZI). Guna mempercepat pencapaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), manajemen rumah sakit milik pemerintah kota ini menggelar serangkaian agenda strategis secara intensif.

​Langkah nyata tersebut diawali dengan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembangunan Zona Integritas yang dipimpin langsung oleh jajaran manajemen serta diikuti oleh seluruh tim kerja terkait. Kegiatan evaluasi berkala ini difokuskan untuk membedah instrumen penilaian, sekaligus memastikan setiap indikator pemenuhan area perubahan telah terealisasi dengan optimal dan akuntabel.

​Tidak hanya penguatan internal, RSUD Daya juga melakukan langkah taktis eksternal dengan menggelar rapat Koordinasi dan Konsultasi Zona Integritas bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar. Sinergi antar-instansi ini bertujuan untuk menyelaraskan standar pelayanan publik yang terintegrasi, transparan, dan berbasis kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat.

​Direktur RSUD Daya Kota Makassar, dr. Any Muliany Mahyuddin, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk pertanggungjawaban moral dan profesionalitas rumah sakit dalam memberikan hak pelayanan terbaik bagi warga Makassar.

​”Kami di RSUD Daya Makassar berkomitmen penuh agar pembangunan Zona Integritas ini tidak sekadar menjadi pemenuhan aspek administrasi, melainkan menjadi ruh dalam setiap embusan pelayanan kesehatan kami kepada masyarakat. Melalui monev berkala dan kolaborasi erat bersama Dinas PTSP, kami ingin memastikan transparansi dan mutu pelayanan berjalan beriringan,” ujar dr. Any Muliany Mahyuddin saat dikonfirmasi, Sabtu (23/5/2026).

​Lebih lanjut, dr. Any menambahkan bahwa seluruh sivitas hospitalia RSUD Daya bergerak serentak dengan mengusung semangat budaya kerja “BerAKHLAK” serta komitmen pelayanan “MULIA”. Penyelarasan sistem ini diharapkan mampu memangkas birokrasi yang berbelit, mencegah potensi maladministrasi, serta memberikan jaminan pelayanan kesehatan prima yang berintegritas tinggi.

​Dengan adanya akselerasi serta evaluasi yang melibatkan instansi pengawas pelayanan publik seperti Dinas PTSP, RSUD Daya optimistis dapat memenuhi seluruh kriteria evaluasi dari Tim Penilai Nasional (TPN). Komitmen ini menjadi bagian dari visi besar Pemerintah Kota Makassar dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, responsif, dan bebas dari praktik korupsi. (*)