MENITNEWS.COM, MAMUJU – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (KominfoSS) Sulawesi Barat (Sulbar), Muhammad Ridwan Djafar, memaparkan potret perjalanan dan lompatan transformasi digital di wilayahnya. Hal tersebut disampaikannya saat mengikuti proses penjurian Best HC Awards 2026 secara virtual, Selasa (19/5/2026).
Di hadapan dewan juri, Ridwan menegaskan komitmen kuat Pemprov Sulbar dalam membangun ekosistem pelayanan publik yang terintegrasi. Komitmen ini tetap berjalan agresif meskipun daerah tersebut masih berhadapan dengan berbagai keterbatasan geografis dan fiskal.
Ajang bergengsi tingkat nasional ini diuji oleh barisan juri pakar yang sangat kompeten di bidang teknologi informasi dan manajemen sumber daya manusia. Beberapa di antaranya meliputi:
-
Raden Wijaya Kusumawardhana, S.T., M.M.I.B. (Staf Ahli Menteri Komdigi)
-
dr. Eng. Hary Budiarto, M.Kom., I.P.M. (Kementerian Komdigi)
-
Budiawan Anggrahitono, Ir., M.M.-B.A.T. (Managing Partner KAM School Indonesia)
-
Riani Rachmawati, S.E., M.A., Ph.D. (Konsultan Senior Lembaga Management Universitas Indonesia)
Visi ‘Sulbar Digital’ Menuju Satu Pintu Pelayanan
Mengawali presentasinya, Ridwan secara terbuka memperkenalkan kondisi riil geografis serta konstelasi ekonomi Sulbar saat ini. Sebagai provinsi ke-33 di Indonesia yang baru berusia 22 tahun, Sulbar memilih strategi pergerakan yang taktis: perlahan namun pasti.
Akselerasi ini diperkuat penuh oleh visi besar Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, melalui cetak biru bertajuk ‘Sulbar Digital’. Target utama dari program strategis ini adalah menyatukan seluruh tata kelola birokrasi pemerintahan dan layanan publik masyarakat ke dalam satu pintu interaksi terpadu.
“Harapan Pak Gubernur, semua sistem bisa disatukan dalam satu platform bersama yang disebut Sulbar Digital, termasuk integrasi layanan pemerintah maupun pemenuhan kebutuhan masyarakat,” ucap Ridwan.
Untuk memayungi pergerakan masif tersebut, Pemprov Sulbar memulainya dari penguatan regulasi lokal sebagai fondasi utama Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Langkah kebijakan ini kemudian disusul dengan pembangunan infrastruktur jaringan intra-pemerintah secara fisik yang menghubungkan enam kabupaten se-Sulbar.
Fokus Utama pada Kesiapan Human Capital
Kendati demikian, Ridwan menggarisbawahi bahwa infrastruktur secanggih apa pun tidak akan memberikan dampak optimal tanpa kesiapan manusianya. Di bawah komando Sekretaris Daerah Junda Maulana, Pemprov Sulbar merancang tim koordinasi khusus yang bertugas mengawal tata kelola jaringan, aplikasi, multimedia, hingga tim pendamping SPBE bersertifikasi di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Strategi transformasi menyeluruh ini diarahkan langsung pada tiga lini utama arsitektur organisasi, yakni:
-
Restrukturisasi organisasi dan penguatan kolaborasi lintas sektor.
-
Peningkatan kompetensi (upskilling) SDM aparatur secara terukur.
-
Menempatkan kerangka digitalisasi sebagai pilar utama arsitektur organisasi modern.
Bergerak ke sektor riil, integrasi data makro kini mulai diinisiasi dari level desa guna menyokong pengembangan potensi ekonomi hijau (green economy) serta ekonomi biru (blue economy) seperti pertanian, perkebunan, dan kelautan. Di lain sisi, pemerintah daerah juga berkejaran dengan waktu untuk mengikis disparitas akses internet yang disebabkan oleh bentang alam yang ekstrem.
”Kami akui masih ada sekitar 12 persen daerah yang terkategori blank spot dan terus kami intervensi,” jelasnya memaparkan tantangan di lapangan.
Capaian Positif dan Peningkatan Indeks SPBE
Meski dihadang kendala topografi, kerja keras kolektif ini mulai membuahkan hasil. Pemprov Sulbar sukses melakukan asesmen dan pengukuran kompetensi digital terhadap 12 ribu personelnya dengan torehan hasil berkategori ‘Baik’.
Sinergi erat bersama Kementerian Komdigi juga berhasil menelurkan 504 ASN lulusan Government Transformation Academy (GTA), membuka berbagai program pelatihan mikro, hingga keikutsertaan para pejabat dalam Digital Leadership Academy (DLA).
Seluruh hasil pengetahuan dan dokumentasi digitalisasi tersebut kini disimpan dalam wadah repositori publik yang transparan. Dampak konkretnya pun langsung berimplikasi pada kenaikan signifikan Indeks SPBE daerah.
Menutup pemaparannya, Ridwan kembali menekankan bahwa kunci utama dari seluruh pusaran evolusi teknologi ini bertumpu pada manusianya. Koordinasi dengan pemerintah kabupaten terus dipacu demi memastikan kesiapan SDM di akar rumput.
“Kami terus berkoordinasi dengan kabupaten dengan menekankan pada aspek pembangunan SDM. Anggaran besar tidak akan banyak berpengaruh jika SDM-nya tidak siap. Khusus di internal birokrasi, human capital adalah kunci mutlak dalam optimalisasi pelayanan publik,” pungkas Ridwan. (*)
Comment