MENITNEWS.COM, MAMUJU – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfo SS) Sulawesi Barat terus memacu penguatan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dalam memperluas jangkauan informasi publik sekaligus mengedukasi warga di ruang digital.

Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Media (KPM) Diskominfo SS Sulbar, Dian Afrianty, saat menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Majene di Kantor Diskominfo SS Sulbar, Kamis (7/5/2026).

Jembatan Informasi dan Edukasi Dian menjelaskan bahwa di era keterbukaan informasi saat ini, KIM bukan lagi sekadar penyampai pesan pembangunan dari pemerintah. Lebih dari itu, KIM berfungsi sebagai instrumen vital dalam membangun literasi informasi di tengah masyarakat yang semakin akrab dengan teknologi digital.

“Kami mengharapkan dukungan penuh dari pemerintah kabupaten untuk menggerakkan KIM. Target kami adalah mendorong pembentukan KIM di seluruh wilayah Sulbar, karena saat ini masih ada beberapa daerah yang belum aktif,” ujar Dian.

Mekanisme Pembentukan Berjenjang Dalam penjelasannya, Dian merinci bahwa pembentukan KIM dimulai dari inisiatif tingkat desa melalui pemerintah desa setempat. Setelah itu, kelompok tersebut didaftarkan secara berjenjang hingga ke tingkat kabupaten.

Pola pembentukan ini sengaja dilakukan agar KIM memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat. Dengan demikian, kelompok ini mampu menjadi penghubung informasi yang efektif dan terpercaya antara pemerintah dan warga.

Target dan Harapan Saat ini, Sulawesi Barat telah memiliki sekitar 50 KIM yang terdaftar. Namun, Kominfo SS berkomitmen untuk terus mendorong keaktifan kelompok-kelompok tersebut agar diseminasi informasi pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat lapisan bawah (akar rumput).

Melalui penguatan KIM yang masif, Kominfo SS Sulbar berharap distribusi informasi publik dapat lebih merata. Selain itu, langkah ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menyukseskan berbagai program pembangunan daerah. (*)