MENITNEWS.COM, MAMUJU – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfo SS) Sulawesi Barat menerima kunjungan kerja dari Komisi III DPRD Kabupaten Majene pada Kamis, 7 Mei 2026. Pertemuan ini difokuskan pada penguatan implementasi teknologi informasi dan pengelolaan informasi publik guna mendukung transformasi digital di daerah.
Sinergi Menuju Pelayanan Digital
Rombongan DPRD Majene dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Junaedi dan Ketua Komisi III Jasman. Kehadiran mereka disambut hangat oleh Sekretaris Dinas Kominfo SS Sulbar, Riny Hadiwijaya, beserta jajaran kepala bidang.
Dalam diskusi tersebut, Riny menekankan bahwa kolaborasi lintas pemerintah daerah adalah kunci suksesnya pelayanan publik di era digital. Hal ini sejalan dengan agenda pembangunan Panca Daya yang diusung Gubernur Sulbar, Suhardi Duka.
“Sinergi dalam pelayanan berbasis digital dan edukasi sangat penting untuk mendukung program pusat maupun daerah. Kami berharap kolaborasi ini terus ditingkatkan ke depannya,” ujar Riny.
Mengatasi Tantangan Blank Spot
Terpisah, Kepala Dinas Kominfo SS Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menyoroti isu krusial mengenai pemerataan akses internet. Ia mengakui bahwa wilayah blank spot masih menjadi tantangan besar, termasuk di Kabupaten Majene.
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov Sulbar menempuh beberapa langkah strategis:
-
Dukungan Pusat: Mengupayakan bantuan internet gratis dari pemerintah pusat.
-
Prioritas Layanan: Memfokuskan akses jaringan pada titik vital seperti sekolah, fasilitas kesehatan, dan kantor desa.
-
Literasi Digital: Mengadakan pelatihan digital bagi aparatur sipil, pelajar, hingga pelaku usaha guna meningkatkan kompetensi masyarakat.
Fokus pada Implementasi SPBE
Selain infrastruktur fisik, penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi prioritas utama. Melalui SPBE, tata kelola pemerintahan diharapkan menjadi lebih:
-
Efektif dalam birokrasi.
-
Transparan dalam pengelolaan informasi.
-
Modern dalam memberikan layanan elektronik kepada masyarakat.
“Harapannya, sinergi ini mampu mendorong peningkatan pelayanan publik yang lebih modern dan terintegrasi di daerah,” tutup Ridwan. (*)
Comment