MENITNEWS.COM, ​MAKASSAR — Pelaksanaan Konferensi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Selatan (Sulsel), kini tengah berada dalam sorotan tajam.

Dugaan ketidaknetralan panitia pelaksana hingga isu penahanan kartu anggota mencuat, memicu kekhawatiran akan mencederai marwah demokrasi organisasi profesi wartawan tertua di Indonesia tersebut.

​Sorotan utama tertuju pada posisi strategis dalam struktur Organizing Committee (OC) yang dinilai memiliki konflik kepentingan.

Nama Manaf Rahman, yang menjabat sebagai Sekretaris OC Konferensi sekaligus Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Sulsel, disebut-sebut berada dalam pusaran kontestasi calon Ketua PWI Sulsel Periode 2026-2031.

​Selain Manaf Rahman, sejumlah figur kuat lainnya yang muncul ke permukaan adalah H. Suwardi Thahir (Ketua Bidang Pendidikan PWI Sulsel), Faisal Palapa (Dirut Harian Fajar), dan Amrullah Basri Gani (Direktur/Pemred Harian Fajar).

​Wartawan senior Sulawesi Selatan, Ardy Basir, mengungkapkan keresahan para anggota terkait posisi panitia yang dianggap “wasit namun ikut bermain”.

Menurutnya, netralitas penyelenggara adalah harga mati untuk menjaga legitimasi hasil Konferensi PWI Sulsel.

​”Ini yang menjadi kegelisahan teman-teman. Bagaimana mungkin panitia Konferensi PWI Sulsel, yang seharusnya netral justru dianggap memiliki keberpihakan dalam kontestasi,” tegas Ardy, Minggu (10/5/2026).

​Dugaan Penahanan Kartu dan Aturan “Titipan”

​Tak hanya soal independensi figur, aroma kecurangan juga tercium lewat dugaan penahanan kartu anggota PWI milik sejumlah wartawan yang memiliki hak pilih pada Konferensi PWI Sulsel.

Seorang anggota yang enggan disebutkan identitasnya mengaku, hingga saat ini kartunya masih dipegang oleh pengurus, yang diduga kuat sebagai upaya penggiringan suara.

​”Kartu saya masih di pengurus PWI Sulsel,” akunya singkat kepada Awak Media, Minggu, 10 Mei 2026.

​Selain itu, muncul keluhan terkait persyaratan administratif tambahan yang dinilai memberatkan, dan tidak memiliki dasar kuat dalam AD/ART PWI.

Aturan tersebut dicurigai sebagai instrumen untuk menyaring pemilih demi kepentingan kandidat tertentu.

​Hingga berita ini diturunkan, Sekretaris OC Konferensi PWI Sulsel, Manaf Rahman, belum memberikan tanggapan meski telah dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp, Minggu sore ini.

​Kini, publik pers di Sulawesi Selatan menanti komitmen panitia untuk mengembalikan Konferensi PWI Sulsel ini.

Tentunya berharap Konferensi PWI Sulsel, sebagai ajang demokrasi yang sehat, transparan, dan bermartabat, jauh dari praktik intervensi yang merusak kehormatan profesi. (*)