MENITNEWS.COM, ​MAKASSAR — Pelaksanaan Konferensi Persatuan Wartawan Indonesia Sulawesi Selatan (PWI Sulsel), mulai memanas.

Sejumlah aturan dan persyaratan yang ditetapkan panitia, menuai kritik tajam karena dianggap tidak berlandaskan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) organisasi.

​Mantan Sekretaris PWI Sulsel, Anwar Sanusi, secara terbuka menyoroti munculnya syarat-syarat tambahan yang dinilai sengaja dibuat untuk membatasi ruang gerak kader yang ingin bertarung dalam kontestasi kepemimpinan.

​Syarat Tambahan yang Dipertanyakan

​Beberapa poin dalam tata tertib (tatib) yang menjadi sumber polemik antara lain:

​Kewajiban melampirkan surat keterangan tidak pernah dijatuhi sanksi dari Dewan Kehormatan PWI.

​Syarat dukungan minimal 20 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT).

​Keharusan mengantongi persetujuan dari media tempat bekerja sesuai KTA-B.

​”Aturan atau tata tertib Konferensi PWI Sulsel itu seharusnya merujuk pada PD/PRT, bukan justru menciptakan syarat-syarat baru yang menyulitkan calon. Tatib jangan dijadikan alat untuk menghambat kader,” tegas Anwar Sanusi, yang juga menjabat Ketua SMSI Sulsel, Senin (11/5/2026).

​Indikasi Konflik Kepentingan

​Selain soal syarat administratif, Anwar juga mencium adanya potensi konflik kepentingan dalam proses Konferensi PWI Sulsel ini.

Muncul dugaan bahwa oknum panitia, baik dari Organizing Committee (OC) maupun Steering Committee (SC), ikut terlibat dalam manuver dukungan salah satu kandidat.

​”Keterlibatan panitia dalam kontestasi bisa merusak independensi konferensi. PWI sebagai organisasi profesi tertua harus menjaga marwah dan integritasnya melalui proses yang transparan dan akuntabel,” lanjut wartawan senior tersebut.

​Desak PWI Pusat Turun Tangan

​Ketidaktransparan mekanisme verifikasi dan pendaftaran, juga memicu kekhawatiran akan terjadinya kegaduhan organisasi.

Anwar Sanusi secara tegas meminta PWI Pusat, untuk melakukan supervisi atau peninjauan ulang terhadap tahapan Konferensi PWI Sulsel.

​Ia mengingatkan agar dinamika di Sulawesi Selatan tidak berakhir tragis seperti polemik yang pernah terjadi di Sulawesi Utara.

​”Jangan sampai kita mengulangi kegaduhan seperti yang terjadi di Sulut. PWI Pusat harus memastikan kompetisi berjalan adil dan netralitas panitia tetap terjaga,” pungkasnya.

​Hingga berita ini diturunkan, anggota PWI Sulsel yang memiliki hak suara di Konferensi PWI, masih menunggu klarifikasi resmi dari panitia penyelenggara terkait keabsahan syarat-syarat tambahan tersebut, dalam kerangka hukum organisasi. (*)