MENITNEWS.COM, ​MAKASSAR — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar memastikan Hilal (13), bocah yang menjadi korban keganasan geng motor di Jalan Abubakar Lambogo (Ablam), mendapatkan perawatan medis secara cuma-cuma alias gratis.

Seluruh biaya pengobatan hingga tindakan operasi di RSUD Daya Makassar, ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah.

​Direktur RSUD Daya Makassar, dr. A. Any Muliany, menegaskan bahwa korban kini tengah menjalani perawatan intensif tanpa dibebani biaya sepeser pun.

Hal ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, untuk menjamin layanan kesehatan bagi warga dalam kondisi darurat.

​dr. Any menjelaskan bahwa kasus-kasus khusus seperti begal, tawuran, atau kekerasan jalanan, biasanya tidak masuk dalam cakupan BPJS Kesehatan.

Namun, Pemkot Makassar telah mengantisipasi hal tersebut melalui skema Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

​”Untuk korban begal, kekerasan, maupun tawuran memang tidak ditanggung BPJS Kesehatan. Namun, Bapak Wali Kota masih mengalokasikan anggaran khusus melalui Jamkesda. Jadi, di RSUD Daya tidak ada tagihan apa pun,” tegas dr. Any, Senin (11/5/2026).

​Kondisi Terkini: Menunggu Stabil Sebelum Operasi

​Pasien rujukan dari RS Pelamonia ini tiba di RSUD Daya pada Sabtu malam (9/5/2026) sekitar pukul 19.15 WITA.

Saat ini, tim medis fokus pada stabilisasi kondisi fisik korban sebelum melakukan tindakan bedah.

​Tindakan Medis: Pemeriksaan laboratorium, rontgen dada, dan observasi tulang punggung.

​Prosedur Tambahan: Korban tengah menjalani transfusi darah untuk meningkatkan kondisi tubuh.

​Rencana Operasi: Akan segera dilakukan setelah parameter klinis pasien dinyatakan stabil oleh tim dokter IGD.

​Bantahan Isu Biaya Rp20 Juta

​Pihak manajemen RSUD Daya juga mengklarifikasi rumor yang beredar di masyarakat, mengenai adanya biaya operasi sebesar Rp20 juta.

dr. Any secara tegas membantah informasi tersebut, dan menyebutnya sebagai kabar yang tidak berdasar alias hoaks.

​”Semua penanganan medis korban dilakukan gratis sesuai kebijakan Pemerintah Kota. Tidak ada biaya puluhan juta seperti kabar yang beredar,” pungkasnya.

​Pemkot Makassar kembali menegaskan komitmennya bahwa, tidak boleh ada warga yang terabaikan dalam kondisi darurat medis hanya karena kendala biaya pengobatan. (*)