MENITNEWS.COM, PALOPO — Upaya percepatan penurunan angka stunting di Kota Palopo memasuki babak baru, dengan penguatan kerja sama antara Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo dan Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).

Sinergi ini difokuskan pada penguatan intervensi gizi spesifik dan sensitif di tingkat keluarga.

​Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Sulsel, Shodiqin, SH., MM, didampingi tim teknis, baru-baru ini melakukan kunjungan kerja ke Kota Palopo. Kunjungan ini diawali dengan audiensi strategis bersama Plh. Sekretaris Daerah Kota Palopo, Drs. Abd. Waris, M.Si, dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

​Dalam pertemuan tersebut, dibahas mengenai evaluasi capaian Program Prioritas Kemendukbangga/BKKBN, terutama yang terkait dengan pelaksanaan Tim Pendamping Keluarga (TPK), dan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non-Fisik untuk Kemendukbangga/BKKBN.

​”Kami mengapresiasi komitmen Pemkot Palopo dalam menjadikan isu stunting sebagai prioritas pembangunan. Koordinasi yang kuat antara OPD, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas P3AP2KB, hingga Tim Penggerak PKK, adalah kunci keberhasilan di lapangan,” ujar Shodiqin.

​Sementara itu, Plh. Sekda Palopo, Abd. Waris, menegaskan kesiapan Pemkot untuk terus mendukung dan memperluas jangkauan program BKKBN.

“Kami siap menggerakkan seluruh sumber daya yang ada, termasuk melibatkan ASN dan tokoh masyarakat, untuk memastikan setiap keluarga yang berisiko mendapatkan pendampingan yang optimal,” tuturnya.

​Salah satu fokus utama yang ditinjau adalah pelaksanaan program intervensi gizi, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Terlihat kegiatan pemberian makanan tambahan dan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan langsung di Posyandu/lokasi kegiatan.

​Kegiatan ini secara spesifik menargetkan:

​Ibu Hamil (Bumil) dan Ibu Menyusui (Busui): Pemberian nutrisi tambahan untuk 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

​Balita (Baduta): Pemberian makanan tambahan yang kaya protein dan mikronutrien untuk mengejar pertumbuhan.

​Tim Kemendukbangga/BKKBN Sulsel, menekankan pentingnya akurasi data sasaran dan kualitas makanan yang diberikan agar efektif dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus stunting.

​Program lain yang diintensifkan adalah penguatan Tim Pendamping Keluarga (TPK). Dimana TPK yang terdiri dari Bidan, Kader PKK, dan Kader KB, berperan vital dalam melakukan skrining dan pendampingan rutin kepada Calon Pengantin (Catin), Ibu Hamil, dan Ibu Pasca-Melahirkan.

​TPK bertugas memberikan edukasi tentang pentingnya sanitasi, gizi seimbang, dan pola asuh yang benar melalui alat ukur dan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) yang disediakan oleh Kemendukbangga/BKKBN.

​Pemkot Palopo juga terus menggalakkan program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS), di mana individu atau instansi menjadi mentor dan penyedia bantuan gizi berkelanjutan bagi anak-anak yang teridentifikasi stunting.

​Melalui kolaborasi intensif ini, Pemkot Palopo dan Kemendukbangga/BKKBN Sulsel, menargetkan penurunan angka prevalensi stunting di Palopo secara signifikan, sejalan dengan target nasional sebesar 14% pada tahun 2024, sebagai bagian dari mewujudkan generasi emas Indonesia 2045. (*)