MENITNEWS.COM, PANGKEP — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Haris Gani, meminta seluruh rekan kerjanya di Lembaga Legislatif untuk selalu menjaga sikap dan etika dalam setiap tindakan dan ucapan, baik di ruang publik maupun Media Sosial (Medsos).

​Permintaan ini disampaikan Haris Gani, menyikapi viralnya tangkapan layar status WhatsApp (WA) salah satu oknum Anggota DPRD Pangkep berinisial HI dari Partai NasDem, belum lama ini.

Status WA tersebut, yang diduga berisi informasi terkait fee proyek atau pekerjaan, telah menimbulkan kegaduhan dan dinilai mencoreng citra Parlemen Kabupaten Pangkep.

​Dalam keterangannya, Haris Gani menekankan bahwa sebagai Wakil Rakyat, Anggota DPRD memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan contoh yang baik.

“Kami menyesalkan kejadian ini. Sebagai Anggota Dewan, kita harus selalu ingat bahwa setiap perkataan dan tingkah laku kita diamati oleh masyarakat. Jaga etika, jaga marwah lembaga,” tegas Haris Gani, Rabu (3/12/2025).

​Haris menambahkan, Lembaga DPRD seharusnya menjadi tempat untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, terutama yang berkaitan dengan proyek.

​Sorotan Publik dan Citra Parlemen

​Kasus viralnya status WA ini, sontak menjadi sorotan publik di Kabupaten Pangkep, dan memicu berbagai komentar negatif. Banyak warga menilai tindakan oknum Anggota Dewan tersebut telah melanggar kode etik dan mencederai kepercayaan masyarakat.

​”Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Saya berharap tidak ada lagi kasus serupa yang dapat merusak citra baik DPRD Pangkep. Semua anggota harus menjunjung tinggi integritas dan menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan,” harap Haris Gani.

Pada kesempatan ini, ​Haris Gani juga mengisyaratkan bahwa, persoalan ini akan dibahas secara internal di DPRD Pangkep, dan meminta anggota yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi serta bertanggung jawab atas tindakannya tersebut.

Tindakan yang diambil, kata dia, diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap Lembaga Perwakilan Rakyat tersebut. (*)