BOGOR, MENITNEWS.COM — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026.

Agenda strategis yang bertujuan memperkuat sinergi pembangunan ini dipusatkan di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin (2/2/2026).

Kegiatan yang mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045” ini dibuka secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

Acara dimulai sejak pukul 07.30 WIB dan dihadiri oleh ribuan peserta dari seluruh penjuru tanah air.

Forum ini menghadirkan para pemangku kebijakan utama, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, ketua DPRD provinsi dan kabupaten/kota, hingga unsur Forkopimda serta pimpinan instansi vertikal lainnya.

Pemerintah Kabupaten Bone turut ambil bagian dalam agenda nasional tersebut.
Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bone hadir lengkap, dipimpin langsung oleh Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, didampingi Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin.

Turut hadir pula Ketua DPRD Bone Andi Tenri Walinonong, Dandim 1407/Bone Letkol Inf Laode Muhammad Idrus, serta Kepala Kejaksaan Negeri Bone Mulyadi.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman menegaskan bahwa Rakornas ini merupakan forum yang sangat strategis.

Menurutnya, pertemuan ini menjadi kunci untuk menyelaraskan langkah antara kebijakan pemerintah pusat dan eksekusi di daerah.

“Rakornas ini sangat penting sebagai wadah untuk menyamakan langkah antara pemerintah pusat dan daerah. Kami di Kabupaten Bone siap mendukung dan mengimplementasikan seluruh program prioritas Presiden agar berjalan tepat sasaran, efektif, dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Andi Asman Sulaiman.

Pelaksanaan Rakornas ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029.

Melalui forum ini, pemerintah berharap dapat memperkuat koordinasi lintas sektor serta mempercepat realisasi kebijakan strategis nasional demi menyongsong visi besar Indonesia Emas 2045. (*)