Oleh: Prof. Dr. Ir. Hasil Sembiring, M.Sc (Ahli Pertanian, Peneliti Padi Senior, dan Mantan Birokrat)

Pernyataan Feri Amsari yang menyebut swasembada pangan di era Presiden Prabowo Subianto sebagai sebuah “kebohongan” bukan sekadar kekeliruan akademik.

Tudingan tersebut adalah sebuah ironi yang melukai martabat 115 juta petani Indonesia yang telah berjibaku di sawah untuk memastikan kedaulatan pangan bangsa.

​Alih-alih berbasis riset yang mendalam, pernyataan Feri lebih terasa sebagai sensasi murahan. Meminjam analogi almarhum KH Zainuddin MZ, mencari ketenaran tidaklah elok dengan cara-cara konyol.

Dalam falsafah Minangkabau, tindakan ini disebut “mancari namo di ateh malu urang”—mencari panggung dengan cara menjatuhkan kerja keras orang lain.

​Fakta Berbicara: Surplus 4,1 Juta Ton Beras

​Mari kita bicara angka, karena matematika produksi tidak mengenal ruang untuk fiksi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2025/2026, produksi gabah nasional mengalami kenaikan signifikan sebesar 7,1 juta ton. Angka ini setara dengan tambahan 4,1 juta ton beras.

​Dengan total produksi nasional mencapai 34,69 juta ton, Indonesia mencatatkan surplus yang jelas di atas kebutuhan nasional yang berada di angka 30,5 juta ton.

Validitas data ini bukan hanya diakui secara domestik, tetapi juga sejalan dengan prediksi lembaga internasional seperti Food and Agriculture Organization (FAO) dan United States Department of Agriculture (USDA).

​Tiga Pilar Keberhasilan Produksi

​Lonjakan produksi ini bukan sebuah kebetulan, melainkan hasil dari tiga program strategis yang terukur secara matematis:

​Program Pompanisasi: Mengairi 1,1 juta hektare lahan eksisting, meningkatkan indeks pertanaman (IP), dan menyumbang 56,4% dari total kenaikan produksi.

​Optimalisasi Lahan (Oplah) Rawa: Menghidupkan kembali 800 ribu hektare lahan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua Selatan. Program ini berkontribusi sekitar 41% terhadap kenaikan produksi.

​Cetak Sawah Baru: Meski baru mencakup 50 ribu hektare, langkah ini adalah fondasi jangka panjang untuk mengganti lahan-lahan yang terkonversi.

​Hasilnya nyata: per 13 April 2026, stok beras di Perum Bulog mencapai 4,7 juta ton—angka tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Stok ini diaudit oleh BPK dan dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menuduh angka ini sebagai kebohongan adalah bentuk pengabaian terhadap realitas lapangan.

​Implikasi Berbahaya Narasi Anti-Swasembada

​Ketidakpercayaan terhadap produksi dalam negeri secara tidak langsung membuka pintu selebar-lebarnya bagi impor.

Saat seseorang meragukan swasembada, ia secara sadar atau tidak sedang berpihak pada kesejahteraan petani asing di Thailand, Vietnam, atau Kamboja.

​Lebih jauh, narasi tanpa dasar ini berpotensi memberikan angin segar bagi mafia pangan yang saat ini tengah diperangi pemerintah. Perlu dicatat, kedaulatan pangan adalah soal harga diri bangsa.

​Edukasi Sebelum Opini

​Pertanian adalah sektor yang kompleks. Ia menuntut pemahaman mendalam tentang agronomi, teknik irigasi, hingga distribusi.

Sangat disayangkan jika narasi publik dibangun oleh mereka yang kurang literasi di bidangnya. Sebagai catatan, gelar akademik di satu bidang bukanlah “kartu sakti” untuk menghakimi bidang lainnya tanpa data valid.

​Pada akhirnya, kesimpulan kita sangat jelas: Swasembada pangan 2026 adalah karya nyata teknokrat dan petani Indonesia.

Siapa pun yang mencoba mendelegitimasi keberhasilan ini dengan fitnah, sesungguhnya sedang berhadapan dengan keringat jutaan petani di seluruh pelosok negeri.

​Mari kita rapatkan barisan, lawan segala bentuk narasi yang melemahkan kedaulatan pangan kita sendiri. Swasembada pangan harga mati! (*)