MENITNEWS.COM, MAKASSAR — Terbitnya surat diskresi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar kepada Tokoh Senior Golkar Sulawesi Selatan, Ilham Arief Sirajuddin (IAS), dinilai menjadi sinyal kuat arah dukungan partai berlambang pohon beringin tersebut menjelang Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Golkar Sulsel.

Surat diskresi yang ditandatangani Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, diserahkan langsung kepada IAS di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Keputusan tersebut langsung memicu berbagai spekulasi terkait peta persaingan menuju pemilihan Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan.

Pengamat politik sekaligus Direktur Nurani Strategic Consulting, Dr. H. Nurmal Idrus, SE., MM., menilai diskresi yang diberikan DPP merupakan tahapan paling penting dalam proses pencalonan IAS.

Menurut Nurmal, diskresi tersebut menjadi faktor krusial karena memberikan ruang bagi IAS untuk memenuhi aspek administratif dan organisatoris yang sebelumnya memerlukan persetujuan khusus dari DPP.

“Diskresi itu ibarat jalan tol bagi IAS menuju kursi Ketua Golkar Sulsel. Bahkan bisa disebut sebagai tahapan paling krusial yang berhasil ia lewati. Sebab secara administratif dan organisatoris, IAS sebelumnya berada pada posisi yang memerlukan pengecualian atau izin khusus dari DPP untuk dapat maju sebagai calon ketua,” ujar Nurmal, Kamis (25/6/2026).

Ia menegaskan, keputusan DPP tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki makna politik yang sangat kuat dalam dinamika internal partai.

Menurutnya, dalam tradisi politik organisasi yang memiliki struktur komando yang solid seperti Partai Golkar, keputusan Ketua Umum sering kali dibaca sebagai arah kebijakan partai yang menjadi pertimbangan penting bagi para pemilik suara dalam forum Musda.

“Diskresi itu bukan hanya dokumen administratif. Dalam tradisi politik partai, terutama partai yang memiliki struktur komando kuat seperti Partai Golkar, diskresi dari Ketua Umum adalah sinyal politik yang sangat jelas. Bahkan, dapat dimaknai sebagai pesan langsung kepada para voters bahwa pilihan Jakarta berada pada IAS,” jelasnya.

Dengan keluarnya surat diskresi tersebut, Nurmal menilai konfigurasi persaingan menuju Musda Golkar Sulsel berpotensi mengalami perubahan signifikan.

Para pemilik suara diperkirakan akan menjadikan sikap DPP sebagai salah satu faktor utama dalam menentukan pilihan politik mereka.

“Ketika Ketua Umum telah memberikan ruang dan legitimasi politik kepada seorang figur, maka itu akan dibaca oleh para pemilik suara sebagai arah kebijakan organisasi. Karena itu, saya melihat peluang IAS kini semakin terbuka dan semakin kuat dibanding sebelumnya,” katanya.

Meski demikian, Nurmal mengingatkan bahwa Musda tetap merupakan forum demokratis yang memberikan kewenangan penuh kepada para pemilik suara untuk menentukan pemimpin organisasi.

Namun, ia menilai sinyal politik dari DPP sulit diabaikan dalam proses konsolidasi menjelang pelaksanaan Musda.

“Musda tetap forum demokratis dan keputusan akhir berada di tangan voters. Tetapi secara politik, diskresi ini telah mengirimkan pesan yang sangat kuat bahwa IAS mendapatkan kepercayaan dari tingkat pusat. Karena itu, ruang manuver politik para pemilik suara kini akan semakin dipengaruhi oleh sinyal yang telah diberikan DPP,” pungkasnya.

Terbitnya diskresi tersebut pun memperkuat posisi IAS dalam bursa calon Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan, sekaligus menambah dinamika politik internal partai menjelang pelaksanaan Musda yang akan menentukan arah kepemimpinan Partai Golkar Sulsel ke depan. (*)