MENITNEWS.COM, BONE — Pemerintah Kabupaten Bone melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfo), terus mematangkan langkah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Langkah ini diwujudkan melalui pendampingan intensif bagi Desa-desa, yang menjadi percontohan Desa Anti Korupsi.

​Dalam rapat koordinasi yang digelar pada Rabu (8/4/2026), Diskominfo Bone secara resmi memfasilitasi pendaftaran domain desa.id.

Fasilitas ini ditujukan untuk mendukung pengembangan situs web resmi desa, sebagai pusat informasi dan layanan publik berbasis digital.

​Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Bone, Anwar, S.H., M.Si., M.H, menegaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar tren.

Melainkan kebutuhan mendasar untuk menutup celah praktik korupsi di tingkat desa.

​”Kami berkomitmen penuh dalam memberikan pendampingan teknis, terutama pada komponen penguatan kualitas pelayanan publik. Dengan adanya domain resmi desa.id, setiap desa memiliki wadah yang akuntabel untuk menyajikan data pembangunan dan pengelolaan anggaran secara terbuka kepada masyarakat,” ujar Kepala Diskokinfo Bone, Anwar.

​Lebih lanjut, Kepala Diskominfo Bone, Anwar menjelaskan bahwa kehadiran situs web resmi ini, diharapkan mampu mengubah wajah birokrasi desa menjadi lebih modern dan responsif.

​”Transparansi adalah kunci. Jika layanan sudah berbasis digital dan dapat diakses dengan mudah oleh warga, maka potensi penyimpangan dapat diminimalisir. Ini adalah bentuk nyata dukungan kami terhadap transformasi digital desa di Kabupaten Bone,” tuturnya.

​Program pendampingan ini mencakup beberapa aspek krusial, antara lain:

​Legalitas Digital: Pengurusan domain desa.id sebagai identitas resmi pemerintah desa.

​Kualitas Layanan: Digitalisasi administrasi untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

​Akuntabilitas: Penyediaan platform informasi yang memudahkan pengawasan publik secara real-time.

​Diskominfo Bone menyatakan, dengan integrasi teknologi informasi ini, diharapkan desa-desa percontohan di Kabupaten Bone, dapat menjadi motor penggerak bagi desa lainnya dalam menerapkan nilai-nilai integritas dan keterbukaan informasi publik. (*)