MENITNEWS.COM, ​MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) APBD Triwulan I Tahun Anggaran 2026 di Balai Kota Makassar, Kamis (16/4/2026).

​Pria yang akrab disapa Appi ini menegaskan bahwa penyerapan anggaran bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan harus berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Ia menyoroti pentingnya sinkronisasi antara perencanaan dan eksekusi di lapangan agar program pemerintah tidak “salah arah”.

​”Perencanaan harus jelas, dan pola eksekusinya harus terkoneksi. Jangan sampai jalan sendiri-sendiri. Kita tidak ingin hanya melihat penyerapan besar tapi kualitas output-nya nihil,” tegas Munafri di hadapan jajaran pejabat Pemkot Makassar.

​Dalam arahannya, Politisi Golkar ini mengkritisi pola kerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dianggapnya masih bekerja secara parsial atau sektoral.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan adalah akumulasi kinerja kolektif, bukan prestasi individu instansi.

​”OPD A, B, dan C itu satu sistem. Saya tidak butuh penilaian per OPD yang bagus secara mandiri, tapi dampak akumulatifnya bagi pelayanan publik dan ekonomi daerah,” imbuhnya.

​Ia juga meminta agar budaya menunda pekerjaan hingga akhir tahun segera ditinggalkan.

Hal ini guna menghindari penumpukan realisasi di akhir periode yang berpotensi memicu rendahnya kualitas pekerjaan dan munculnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).

​”Triwulan I adalah penentu ritme. Yang paling penting bukan cuma capaiannya, tapi ketepatan arah. Kalau arahnya sudah benar, baru kita gas!” kata Munafri Arifuddin.

​Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Makassar, Muh. Dahyal, memaparkan data capaian anggaran secara terperinci.

Hingga akhir Maret 2026, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp465 miliar atau 11,07 persen dari total pagu anggaran Rp4,2 triliun.

​Meskipun masih di tahap awal, angka ini menunjukkan tren positif dibanding tahun sebelumnya.

​Dahyal menyebut Realisasi Fisik: 11,36 persen.

​Pendapatan Daerah: Mencapai Rp1,041 triliun (22,14% dari target Rp4,7 triliun).

​Komparasi: Naik tipis 0,6% dibandingkan periode yang sama di tahun 2025.

​Fokus Pada RPJMD 2025-2029

​Munafri mengingatkan bahwa seluruh program kerja harus mengacu pada visi “Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan” sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029.

Ia menegaskan bahwa dokumen tersebut adalah kontrak politik, sekaligus administratif yang wajib dipertanggungjawabkan.

​Khusus untuk para camat, terutama yang baru dilantik, Wali Kota meminta mereka untuk lebih aktif melakukan koordinasi kewilayahan agar setiap kebijakan strategis terserap dengan baik hingga ke tingkat bawah.

​”Alat ukur keberhasilan kita adalah kepuasan masyarakat. Jika proses administrasinya kuat, hasilnya pasti istimewa,” pungkas Munafri Arifuddin. (*)