MENITNEWS.COM, MAKASSAR — Penetapan Graha Pena Fajar di Jalan Urip Sumohardjo, Makassar, sebagai lokasi pelaksanaan Konferensi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Selatan yang dijadwalkan berlangsung pada 2 Juni 2026, menuai tanggapan dari sejumlah anggota organisasi yang tergabung dalam Forum Penyelamat PWI Sulsel.

Forum tersebut menilai keputusan panitia memilih Graha Pena Fajar berpotensi menimbulkan persepsi ketidaknetralan dalam proses konferensi yang akan menentukan kepemimpinan PWI Sulsel untuk periode mendatang.

Sebelumnya, panitia melalui Juru Bicara Konferensi Provinsi (Konferprov) PWI Sulsel, Muhammad Arafah, menjelaskan bahwa penunjukan Graha Pena Fajar dilakukan setelah mempertimbangkan berbagai faktor teknis, mulai dari kapasitas ruangan, kenyamanan peserta, sistem keamanan hingga ketersediaan area parkir.

Panitia juga menyebut telah melakukan peninjauan terhadap sejumlah lokasi yang direkomendasikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk Aula Jusuf Kalla dan Gedung Mulo.

Namun, kedua lokasi tersebut dinilai belum mampu mengakomodasi kebutuhan konferensi yang diperkirakan dihadiri sekitar 400 peserta dan peninjau.

Meski alasan teknis tersebut telah disampaikan, keputusan penggunaan Graha Pena Fajar tetap memunculkan perdebatan di kalangan internal organisasi.

Ketua Forum Penyelamat PWI Sulsel, Arfandi Palallo, menegaskan bahwa persoalan yang dipersoalkan bukan semata terkait fasilitas atau kelayakan gedung, melainkan menyangkut persepsi independensi dan keadilan bagi seluruh peserta konferensi.

“Lokasi konferensi harus mampu menghadirkan rasa netral bagi semua pihak. Ini bukan hanya soal fasilitas, tetapi juga soal menjaga kepercayaan anggota terhadap proses demokrasi organisasi. Gedung Graha Pena Fajar jelas tidak netral,” tegas Arfandi.

Menurutnya, dalam situasi organisasi yang tengah menghadapi tantangan konsolidasi internal, setiap tahapan konferensi perlu dirancang secara transparan dan mampu menghindari munculnya persepsi keberpihakan.

Ia mengakui pertimbangan panitia terkait kapasitas dan keamanan merupakan hal yang penting.

Namun, pelaksanaan konferensi organisasi profesi wartawan, kata dia, juga harus memperhatikan aspek etik serta kenyamanan psikologis seluruh peserta.

Arfandi menilai penggunaan Graha Pena Fajar berpotensi memunculkan berbagai tafsir di kalangan anggota maupun publik karena adanya kedekatan historis dan emosional sebagian pihak terhadap lokasi tersebut.

“Jika sejak awal sudah muncul persepsi keberpihakan, maka hasil konferensi berpotensi terus dipersoalkan. Padahal yang dibutuhkan PWI Sulsel saat ini adalah rekonsiliasi, persatuan, dan pemulihan marwah organisasi,” katanya.

Atas dasar itu, Forum Penyelamat PWI Sulsel meminta panitia membuka ruang dialog dengan seluruh unsur peserta konferensi guna membahas kemungkinan penggunaan lokasi alternatif yang dianggap lebih netral dan dapat diterima bersama.

Mereka berharap seluruh proses Konferensi PWI Sulsel dapat berjalan secara demokratis, transparan, serta mencerminkan prinsip independensi organisasi.

“Tempat pelaksanaan konferensi seharusnya menjadi ruang bersama bagi seluruh anggota, dan tidak menimbulkan tafsir keberpihakan seperti Graha Pena. Proses yang bersih dan terbuka menjadi fondasi penting bagi terwujudnya konferensi yang kredibel,” tutup Arfandi. (*)