CARACAS, MENITNEWS.COM– Ketegangan diplomatik antara Amerika Serikat dan Venezuela mencapai titik didih. Dalam sebuah operasi militer mendadak pada Sabtu (3/1/2026) dini hari, pasukan khusus Amerika Serikat (AS) berhasil menangkap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, di kediamannya di Caracas.

Dilansir dari Reuters, Minggu (4/1), penangkapan ini merupakan puncak dari tekanan berbulan-bulan yang dilancarkan pemerintahan Presiden Donald Trump. Maduro, bersama istrinya Cilia Flores, langsung diterbangkan ke Amerika Serikat untuk menghadapi persidangan.

Dakwaan Terorisme dan Narkotika

Pemerintah AS mendasarkan tindakan ini pada dakwaan dari dewan juri New York. Maduro dituduh terlibat dalam jaringan narkotika internasional, terorisme, dan kepemilikan senjata ilegal.

Jaksa Agung AS, Pam Bondi, menegaskan dalam pernyataan resminya bahwa tidak ada yang kebal hukum. “Para terdakwa akan segera menghadapi murka penuh keadilan Amerika di atas tanah Amerika,” tulis Bondi melalui media sosialnya.

Presiden Trump sendiri menuduh Maduro bertanggung jawab atas ribuan kematian warga AS akibat penyelundupan narkoba ilegal yang didukung oleh kartel pimpinan Maduro. Selain isu kriminal, Trump juga memberikan sinyal bahwa AS akan mengambil alih kendali atas kepentingan minyak di Venezuela untuk jangka waktu tertentu.

Kontroversi Legalitas Internasional

Meskipun AS menyebut aksi ini sebagai “penegakan hukum”, para ahli hukum internasional mulai menyuarakan keraguan besar terkait legalitas operasi militer di wilayah kedaulatan negara lain.

Berikut adalah poin-poin krusial yang diperdebatkan para ahli:

Pelanggaran Kedaulatan: Hukum internasional melarang penggunaan kekerasan kecuali untuk pembelaan diri atau atas izin Dewan Keamanan PBB.

Standar Konflik Bersenjata: Matthew Waxman, profesor hukum dari Universitas Columbia, menilai bahwa dakwaan kriminal saja tidak cukup memberikan wewenang militer untuk menggulingkan pemerintah asing.

Kontradiksi Narasi: Profesor Jeremy Paul dari Northeastern University menyoroti kebingungan posisi AS. “Anda tidak bisa mengklaim ini operasi penegakan hukum, lalu di saat yang sama mengatakan ingin menjalankan pemerintahan negara tersebut. Itu tidak masuk akal,” ujarnya.

Kilas Balik: Jejak Operasi Serupa

Ini bukan pertama kalinya AS melakukan tindakan ekstrim terhadap pemimpin negara lain. Sejarah mencatat beberapa kejadian serupa:

Manuel Noriega (Panama) pada tahun 1989 Ditangkap Militer, kasus Narkotika & Keamanan Warga AS

Juan Orlando Hernández (Honduras) pada tahun 2022, Ekstradisi, kasus Narkotika (Diampuni Trump 2025)

Nicolas Maduro (Venezuela) tahun 2026, Ditangkap Militer

Hingga saat ini, komunitas internasional masih menunggu respons resmi dari Dewan Keamanan PBB. Namun, banyak pihak skeptis AS akan menghadapi konsekuensi hukum yang nyata mengingat dominasi pengaruhnya di panggung politik global. (*)