MENITNEWS.COM, TAKALAR — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar, kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Capaian tersebut menjadi bukti konsistensi Pemkab Takalar dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar pengelolaan keuangan Negara.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan opini BPK berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat (5/6/2026).

Dalam kesempatan itu, Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye hadir didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar H. Muhammad Hasbi dan Ketua DPRD Kabupaten Takalar H. Muhammad Rijal.

Ketiganya mengikuti prosesi penyerahan sekaligus penandatanganan dokumen hasil pemeriksaan BPK sebagai bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Raihan opini WTP tersebut menjadi indikator bahwa, laporan keuangan yang disusun Pemkab Takalar telah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), didukung sistem pengendalian internal yang memadai.

Serta telah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye mengatakan, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah, DPRD, serta berbagai pihak yang selama ini berkomitmen menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.

“Alhamdulillah, capaian ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh perangkat daerah di Takalar. Opini WTP bukan hanya sebuah penghargaan, tetapi amanah yang harus dijaga melalui peningkatan kinerja, transparansi, dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Daeng Manye.

Menurutnya, opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih optimal bagi masyarakat Takalar.

Ia menegaskan, sejak awal kepemimpinannya, Pemkab Takalar terus berupaya memastikan setiap anggaran daerah dikelola secara efektif, efisien, tepat sasaran, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Keberhasilan mempertahankan opini WTP juga menjadi momentum bagi Pemkab Takalar untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat akuntabilitas kinerja, serta menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, capaian tersebut diharapkan dapat menjadi fondasi dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, memperluas program pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga.

Pemkab Takalar turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Aparatur Sipil Negara (ASN), DPRD Kabupaten Takalar, serta masyarakat yang telah mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan kembali diraihnya opini WTP, Kabupaten Takalar menunjukkan komitmennya untuk terus menghadirkan pemerintahan yang profesional, terpercaya, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Daeng Manye pun optimistis dapat mewujudkan visi Kabupaten Takalar yang lebih maju, unggul, dan berdaya saing melalui pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (*)