MENITNEWS.COM, WASHINGTON – Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang meminta perusahaan teknologi secara sukarela memberikan akses kepada pemerintah untuk mengawasi model kecerdasan buatan (AI) baru sebelum dirilis ke publik. Langkah ini menandai perubahan besar bagi pemerintahan Trump, yang sebelumnya selalu mengutamakan pendekatan tanpa campur tangan terhadap sektor teknologi canggih.

Keputusan ini diambil setelah perdebatan sengit selama berbulan-bulan di internal pemerintahan mengenai cara mengendalikan AI tanpa mematikan inovasi, terutama terkait dampaknya terhadap keamanan siber dan keamanan nasional.

Bulan lalu, Trump sempat membatalkan draf perintah eksekutif serupa hanya beberapa jam sebelum jadwal penandatanganan. Draf awal tersebut mewajibkan masa peninjauan model AI hingga 90 hari, yang dinilai terlalu lama oleh industri.

Kompromi di Balik Layar

Penandatanganan pada hari Selasa ini terwujud setelah adanya pertemuan rahasia di Gedung Putih pada hari Senin. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Presiden Trump, Menteri Keuangan Scott Bessent, Menteri Pertahanan Pete Hegseth, dan mantan koordinator AI pemerintah, David Sacks.

Menurut dua sumber yang mengetahui pertemuan tersebut, David Sacks—yang sebelumnya menentang kebijakan ini—akhirnya setuju setelah masa peninjauan dipersingkat dari 90 hari menjadi maksimal 30 hari. Perubahan ini berhasil meyakinkan Presiden Trump untuk meresmikan perintah tersebut.

Langkah ini menjadi titik balik dari kebijakan “bebas aturan” yang diusung Trump saat kembali menjabat tahun lalu. Kebijakan longgar itu awalnya dirancang agar perusahaan teknologi Amerika Serikat (AS) bisa memenangi persaingan global melawan Tiongkok dan memperkuat ekonomi domestik.

Mekanisme Pengawasan Baru

Berdasarkan aturan baru ini, perusahaan teknologi akan secara sukarela memberikan waktu hingga 30 hari bagi pemerintah untuk meninjau model AI terbaru mereka sebelum dilepas ke pasar.

Selain itu, perintah ini menginstruksikan Menteri Keuangan untuk membentuk “pusat kliring keamanan siber” khusus AI. Lembaga ini bertugas meninjau potensi celah atau kerentanan keamanan yang bisa dieksploitasi oleh model AI.

“Kemampuan AI tingkat lanjut membuat negara kita lebih kuat, tetapi juga membawa tantangan keamanan nasional baru yang memerlukan tindakan terkoordinasi di seluruh departemen dan lembaga eksekutif,” bunyi petikan perintah eksekutif tersebut.

Juru bicara Gedung Putih, Liz Huston, menyatakan bahwa perintah ini mencerminkan “pendekatan akal sehat” dari Presiden Trump. Menurutnya, pemerintah ingin berkolaborasi dengan industri demi menyeimbangkan aspek keamanan dan inovasi, sekaligus mempertahankan dominasi global AS di bidang AI dan keamanan siber.

Respons Pelaku Industri Teknologi

Para eksekutif teknologi kini tengah mengkaji dampak aturan baru ini terhadap industri AI yang selama ini tumbuh pesat tanpa banyak regulasi. Beberapa perusahaan menilai aturan sukarela ini sebagai kesempatan baik untuk menunjukkan transparansi kepada pemerintah sekaligus meredakan kekhawatiran publik. Namun, sebagian lainnya khawatir aturan ini bisa memperlambat laju pengembangan teknologi ke depan.

Meski begitu, sejumlah pimpinan raksasa teknologi secara terpisah memuji langkah ini. Di antaranya adalah Brad Smith (Presiden Microsoft), Chris Lehane (Kepala Urusan Global OpenAI), dan Kent Walker (Presiden Urusan Global Google). Mereka menganggap kebijakan ini sebagai “langkah penting” yang menjembatani inovasi dan keamanan.

CEO OpenAI, Sam Altman, dijadwalkan tetap mengunjungi Gedung Putih pada hari Rabu untuk menghadiri pertemuan yang sudah direncanakan sebelum perintah ini ditandatangani. Sementara itu, pihak Anthropic dan Meta belum memberikan komentar resmi.

Drama Pembatalan dan Sentimen Publik

Banyak eksekutif teknologi terkejut dengan keputusan Trump yang menandatangani perintah ini secara senyap tanpa konferensi pers besar atau sesi foto bersama. Padahal, para bos dari OpenAI, Anthropic, Microsoft, Meta, dan Google telah berulang kali diundang ke Gedung Putih dalam beberapa bulan terakhir untuk membahas kebijakan ini.

Bulan lalu, para eksekutif dan investor modal ventura seperti Marc Andreessen sempat meyakinkan Trump bahwa masa peninjauan 90 hari akan sangat menghambat inovasi AS dan merugikan posisi Amerika dalam bersaing dengan Tiongkok. Desakan itulah yang membuat David Sacks membujuk Trump membatalkan draf pertama bulan lalu, sebelum akhirnya Kepala Staf Gedung Putih, Susie Wiles, mendorong agar draf revisi 30 hari ini segera diselesaikan.

Urgensi pengawasan ini memuncak pada bulan April lalu ketika Anthropic meluncurkan model AI baru bernama Mythos. Model tersebut diketahui memiliki kemampuan mendeteksi celah keamanan perangkat lunak, yang memicu kekhawatiran dari pejabat pemerintah dan sektor perbankan bahwa teknologi serupa bisa disalahgunakan oleh musuh-musuh politik AS.

Peluncuran Mythos juga bertepatan dengan merosotnya sentimen publik terhadap AI. Berdasarkan jajak pendapat Universitas Quinnipiac pada bulan Maret, sebanyak 55 persen warga dewasa di AS memandang AI lebih banyak membawa dampak buruk daripada dampak baik bagi lapangan kerja, energi, pendidikan, dan kesehatan mental.

Tekanan dari Kelompok Politik

Presiden Trump juga menghadapi tekanan politik dari internal pendukungnya. Pada bulan Mei, sejumlah sekutu gerakan MAGA termasuk Stephen K. Bannon, Amy Kremer, serta puluhan pendeta mengirimkan surat terbuka yang mendesak pemerintah menerapkan pemeriksaan wajib (bukan sukarela) bagi model AI. Mereka menegaskan bahwa perusahaan teknologi tidak bisa dibiarkan “mengawasi diri mereka sendiri.”

Kelompok tersebut bahkan tetap menggelar aksi unjuk rasa di Washington pada hari Rabu untuk mendesak pemerintah dan Kongres meresmikan pengujian keamanan yang mengikat secara hukum.

“Kebijakan ini penting bagi presiden, jadi kami berharap semua perusahaan akan patuh. Namun, kami ingin aturan ini menjadi wajib, bukan sekadar sukarela,” kata Brendan Steinhauser, Kepala Eksekutif Alliance for Secure AI Action. “Arah politik kini berubah, terutama karena kemampuan AI terus meningkat drastis tanpa adanya sistem pengaman yang memadai.” (*)