MENITNEWS.COM, ​MAKASSAR — Puluhan pedagang kaki lima (PKL) di wilayah Kecamatan Mariso, Kota Makassar, menunjukkan sikap kooperatif dengan membongkar lapak dagangan mereka secara sukarela pada Rabu (8/4/2026).

Langkah ini diambil sebagai bentuk dukungan warga terhadap penataan fasilitas umum (fasum), dan fungsi jalan di kawasan tersebut.

​Aksi bongkar mandiri ini terlihat di tiga titik utama, yakni Jalan Mappanyukki, Jalan Garuda, dan Jalan Rajawali. Lapak-lapak yang selama puluhan tahun berdiri di atas trotoar dan drainase, kini mulai dikosongkan oleh pemiliknya sendiri tanpa adanya gesekan fisik dengan aparat.

​Camat Mariso, Andi Syahrir, mengonfirmasi bahwa total ada puluhan lapak yang ditertibkan secara swadaya oleh para pedagang.

​”Pedagang membongkar mandiri lapaknya. Di Jalan Mappanyukki ada 7 lapak, Jalan Garuda 8 lapak, dan di Jalan Rajawali juga 8 lapak. Ini adalah hasil dari komunikasi yang baik,” ujar Andi Syahrir.

​Keberhasilan penertiban tanpa konflik ini, tidak lepas dari strategi pemerintah setempat yang mengedepankan sisi kemanusiaan.

Andi Syahrir menjelaskan bahwa pihaknya telah menjalankan prosedur standar, mulai dari pemberian Surat Peringatan (SP) 1 hingga SP 3, yang dibarengi dengan dialog intensif.

​”Kami di Kecamatan Mariso, melakukan pendekatan persuasif dan humanis kepada pedagang yang berjualan di atas trotoar dan drainase. Metode ini terbukti efektif sehingga para PKL dapat menerima program penataan kawasan dengan lapang dada,” tuturnya.

​Tujuan utama dari penataan ini adalah mengembalikan fungsi asli trotoar bagi pejalan kaki, dan memastikan drainase tidak tersumbat oleh bangunan permanen atau semi-permanen.

Selain untuk estetika, langkah ini diharapkan mampu:

​Meningkatkan keamanan dan kenyamanan warga.

​Memperlancar arus lalu lintas di titik-titik rawan kemacetan.

​Mencegah genangan air akibat pembersihan drainase yang lebih mudah dilakukan.

​Kecamatan Mariso berkomitmen untuk terus melanjutkan penataan ini di wilayah lain. Beberapa titik yang masuk dalam target berikutnya meliputi: Kelurahan Kunjung Mae, Kelurahan Mariso, Kelurahan Panambungan, dan Kelurahan Lette.

​Andi Syahrir menegaskan bahwa, pemerintah tidak bermaksud mematikan ekonomi kecil, melainkan mengatur agar keberlangsungan usaha masyarakat tetap sejalan dengan ketertiban kota.

​”Penertiban ini adalah bagian dari komitmen kami di Kecamatan Mariso untuk menciptakan kawasan perkotaan yang tertib dan ramah bagi semua pengguna jalan, tanpa mengabaikan aspek sosial para pelaku usaha,” pungkasnya. (*)