MENITNEWS.COM, BONE — Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Bone, menegaskan komitmennya dalam mengawal transparansi program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), melalui penguatan kanal pengaduan publik.

Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan Tim SP4N-LAPOR! Diskominfo Bone dalam Diskusi Publik bertajuk “Peran Strategis SP4N-LAPOR! dalam Merespon Pengaduan MBG” secara daring, Rabu (15/4/2026).

​Kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian PANRB ini fokus pada kesiapan sistem pengelolaan pengaduan dalam menyambut program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah ini diambil guna memastikan setiap aspirasi, keluhan, maupun masukan dari masyarakat dapat dikelola secara cepat, tepat, dan terintegrasi.

​Melalui diskusi tersebut, ditekankan bahwa SP4N-LAPOR! akan menjadi kanal utama dalam memantau implementasi di lapangan.

Dengan sistem yang terhubung secara nasional, setiap kendala dalam penyaluran atau kualitas program MBG dapat segera ditindaklanjuti oleh instansi terkait.

​Selain sebagai sarana pengaduan, forum ini juga menjadi ajang berbagi praktik baik (best practice) antar instansi pemerintah, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih responsif dan akuntabel.

​Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Bone, Anwar, SH, M.Si, MH, menyatakan bahwa kesiapan infrastruktur digital dan SDM pengelola pengaduan di Bone merupakan prioritas utama.

​”Kami di Diskominfo Bone siap mengawal penuh jalannya program Makan Bergizi Gratis melalui sistem SP4N-LAPOR!. Masyarakat tidak perlu ragu untuk memberikan masukan,” tuturnya.

“Kami berkomitmen untuk memastikan setiap aduan yang masuk direspons dengan cepat oleh OPD terkait, sehingga program nasional ini dapat berjalan transparan dan tepat sasaran di Kabupaten Bone,” tegas Anwar.

​Ia juga menambahkan bahwa penguatan kapasitas tim pengelola terus dilakukan agar standar pelayanan minimal (SPM) pengaduan masyarakat tetap terjaga di level terbaik.

​Dengan adanya penguatan ini, diharapkan Program MBG di Kabupaten Bone, dapat terlaksana dengan minim kendala teknis serta mendapat pengawasan langsung dari masyarakat secara digital. (*)