MENITNEWS.COM, ​JAKARTA — Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI), Prof. Taruna Ikrar, menegaskan bahwa keterbatasan anggaran negara akibat dampak ekonomi global tidak boleh menjadi alasan untuk mengendurkan pengawasan kesehatan masyarakat.

Komitmen ini dibuktikan dengan aksi “sidak maraton” ke lima Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah DKI Jakarta pada Kamis (30/4/2026).

​Turun langsung sejak subuh, Taruna didampingi jajaran eselon I dan staf khusus guna memastikan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden RI, Prabowo Subianto, memenuhi standar keamanan, higienitas, dan sanitasi.

​”BPOM ingin memastikan program Presiden Prabowo berjalan sesuai standar. Makanan yang diterima masyarakat harus aman, bermutu, dan bergizi. Risiko keamanan pangan tidak boleh dibiarkan,” tegas Prof. Taruna Ikrar saat meninjau SPPG Tebet, Jakarta Selatan.

​Operasi pengawasan ini tidak hanya berpusat di satu lokasi, melainkan menyisir titik-titik krusial di seluruh penjuru Jakarta, antara lain:

​SPPG Tebet Manggarai Selatan: Melayani 2.858 penerima manfaat.

​SPPG Palmerah (Jakarta Barat): Melayani 4.100 penerima manfaat.

​SPPG Jatinegara Kampung Melayu: Melayani 2.905 penerima manfaat.

​SPPG Tanah Tinggi (Johar Baru): Melayani 2.260 penerima manfaat.

​SPPG Sunter Jaya: Melayani 3.376 penerima manfaat.

​Dalam inspeksi tersebut, Tim BPOM RI memeriksa secara mendetail rantai produksi, mulai dari seleksi bahan baku, proses pengolahan di dapur, pengemasan, hingga sistem distribusi ke tangan warga.

​Taruna menjelaskan, di tengah efisiensi anggaran, BPOM menerapkan strategi pengawasan yang lebih adaptif dan berbasis risiko (risk-based inspection).

Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya Kejadian Luar Biasa Keamanan Pangan (KLB KP).

​Meski secara umum operasional SPPG dinilai telah sesuai ketentuan, BPOM memberikan sejumlah catatan perbaikan minor untuk segera ditindaklanjuti.

Fokus perbaikan mencakup konsistensi higiene personal petugas, optimasi sanitasi peralatan, sistem pelabelan bahan baku, serta pengendalian suhu penyimpanan pangan.

​”Kami datang bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan continuous improvement. Hasil monitoring komprehensif ini akan kami sampaikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bahan evaluasi,” tambah Taruna.

​BPOM RI berkomitmen untuk terus melakukan pendampingan intensif di lapangan.

Menurut Taruna, keberhasilan program nasional ini tidak hanya diukur dari kuantitas distribusi, tetapi dari jaminan kualitas yang dikonsumsi oleh rakyat.

​”Sinergi seluruh pihak adalah kunci. Dengan pengawasan yang kuat, kita pastikan program strategis ini memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan masyarakat tanpa risiko medis apa pun,” pungkasnya.

​Langkah responsif BPOM RI ini mengirimkan sinyal kuat bahwa, negara tetap memprioritaskan perlindungan publik sebagai pilar utama dalam menyukseskan program-program strategis nasional. (*)