MENITNEWS.COM, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggandeng Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) untuk memperkuat literasi keuangan perempuan sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan edukasi keuangan yang diikuti sekitar 4.000 anggota TP-PKK dari seluruh Indonesia dalam rangkaian Bulan Literasi Keuangan (BLK) 2026 bertema “Perempuan Berdaya Finansial: Literasi Keuangan Keluarga untuk Mewujudkan Masyarakat Sejahtera” yang berlangsung di Gedung Dhanapala, Jakarta, Selasa.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam membangun ketahanan ekonomi keluarga sekaligus menciptakan generasi yang lebih cerdas dalam mengelola keuangan.

Menurutnya, literasi keuangan bagi perempuan tidak hanya sebatas memahami cara mengelola uang, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun keluarga yang tangguh dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

“Literasi keuangan bagi perempuan bukan hanya tentang memahami uang, tetapi tentang membangun keluarga yang tangguh, melahirkan generasi yang cerdas finansial, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Friderica.

Ia menjelaskan, penguatan literasi keuangan perempuan sejalan dengan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) yang menempatkan perempuan sebagai salah satu kelompok prioritas. Perempuan dinilai memiliki peran besar dalam pengelolaan keuangan keluarga, pengembangan UMKM, hingga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Friderica menambahkan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan perempuan merupakan bagian dari strategi pemberdayaan yang dapat menciptakan keluarga yang lebih tangguh sekaligus memperluas akses ekonomi yang inklusif.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, menyebut perempuan, khususnya kader PKK, sebagai pilar utama ketahanan keuangan keluarga.

Ia mengatakan perempuan tidak hanya berperan sebagai pengelola rumah tangga, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi yang mampu memberikan dampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.

“Ketika perempuan berdaya secara finansial, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh keluarga, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas,” kata Dicky.

Karena itu, OJK mendorong para anggota PKK untuk tidak hanya memahami pengelolaan keuangan yang baik, tetapi juga menjadi agen literasi keuangan yang dapat menyebarluaskan edukasi kepada keluarga dan lingkungan sekitar.

Sementara itu, Ketua Umum TP-PKK, Tri Tito Karnavian, mengapresiasi langkah OJK dalam memperluas edukasi keuangan bagi perempuan di Indonesia.

Menurutnya, literasi keuangan menjadi bekal penting bagi perempuan untuk mengelola keuangan keluarga secara bijak serta menghindari berbagai praktik keuangan ilegal yang merugikan.

Tri berharap program edukasi serupa terus diperluas hingga menjangkau daerah-daerah sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Kegiatan edukasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman peserta mengenai produk dan layanan jasa keuangan, sekaligus memperkuat kemampuan perencanaan keuangan keluarga di tengah perkembangan ekonomi digital.

Selain sesi edukasi, peserta juga mendapatkan wawasan praktis terkait pengelolaan aset, pemilihan instrumen investasi yang aman, serta pemanfaatan teknologi finansial secara bijak melalui diskusi yang menghadirkan CEO Zapfinance, Prita Ghozie, dan Wakil Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Vivian Dyah Ayu Retno. Diskusi dipandu Komisaris Utama Bank Jago, Anika Faisal.

Kegiatan berlangsung secara hybrid dengan melibatkan 1.000 peserta secara luring dan 3.000 peserta secara daring dari berbagai daerah di Indonesia.

Melalui program edukasi yang masif dan berkelanjutan, OJK menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kapasitas perempuan dalam mengelola keuangan secara sehat dan bertanggung jawab, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga sekaligus melindungi masyarakat dari berbagai aktivitas keuangan ilegal. (*)