MENITNEWS.COM, ​MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar), terus memacu peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan Gerakan Kembali Bersekolah (GKB).

Upaya ini menjadi langkah strategis untuk memastikan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Bumi Manakarra tetap berada di tren positif.

​Hal tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar, Junda Maulana, saat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Gerakan Kembali Bersekolah Tahun 2026 di Hotel Maleo, Mamuju, Jumat (1/5/2026).

​Revitalisasi Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)

​Dalam arahannya, Junda mengungkapkan bahwa Pemprov Sulbar telah merevitalisasi Tim Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS).

Tim ini diharapkan menjadi garda terdepan dalam memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak yang sempat putus sekolah.

​”Tim ATS ini sempat redup, namun kini dibangkitkan kembali di bawah kepemimpinan Kepala Dinas Pendidikan yang baru,” kata dia.

“Ini menjadi atensi bersama, apalagi dengan dukungan langsung dari Kementerian Pendidikan RI,” sambung Sekda Pemprov Sulbar, Junda.

​Ia menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan. Junda tidak ingin fenomena anak yang telah kembali ke sekolah namun kembali putus di tengah jalan terulang kembali.

“Kita harus pastikan mereka sekolah sampai selesai, bukan sekadar masuk lalu berhenti lagi,” tegasnya.

​IPM Sulbar Melampaui Rata-Rata Nasional

​Terkait capaian makro, Junda membeberkan fakta menggembirakan mengenai kondisi pendidikan di Sulbar.

Ia menyebutkan bahwa pertumbuhan IPM Sulawesi Barat secara konsisten menunjukkan tren kenaikan yang signifikan.

​”Setiap tahun, pertumbuhan IPM kita selalu berada di atas rata-rata nasional, kecuali pada masa pandemi Covid-19 lalu. Meski ada peningkatan signifikan, kita tetap butuh kerja keras agar bisa sejajar dengan provinsi berkembang lainnya. Akselerasi adalah kunci,” tuturnya.

​Pembangunan manusia dipandang sebagai pilar utama dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045.

Oleh karena itu, penanganan ATS dan peningkatan mutu pendidikan menjadi program prioritas yang tidak bisa ditawar.

​Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Pendidikan Sulbar ini turut dihadiri oleh Widyaprada Ahli Utama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Harris Iskandar, yang memberikan dukungan penuh terhadap langkah taktis yang diambil Pemprov Sulbar.

​Dengan kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemprov Sulbar, diharapkan angka putus sekolah di Sulawesi Barat dapat ditekan seminimal mungkin, sekaligus menciptakan generasi unggul yang siap bersaing di masa depan. (*)