MENITNEWS.COM, ​MAKASSAR — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa, tancap gas dalam mengamankan dan memaksimalkan potensi aset daerah.

Langkah ini dipertegas melalui partisipasi dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah, bersama Kementerian ATR/BPN dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Rabu (29/4/2026).

​Fokus utama pertemuan ini adalah percepatan sertifikasi lahan dan penyelesaian sengketa aset guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memberikan kepastian hukum bagi investor.

​Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, mengungkapkan bahwa kejelasan status lahan merupakan kunci utama dalam memperkuat fiskal daerah.

Salah satu aset yang menjadi sorotan utama adalah kawasan wisata strategis, Malino Highlands.

​”Kabupaten Gowa memiliki potensi PAD yang sangat besar. Contohnya kawasan Malino Highlands seluas kurang lebih 200 hektar. Jika status lahannya jelas dan terkelola dengan baik, ini akan menjadi kekuatan ekonomi besar bagi daerah dan masyarakat,” tegas Husniah Talenrang.

​Ia menginstruksikan jajarannya untuk segera menindaklanjuti hasil koordinasi ini, agar potensi ekonomi yang selama ini tertunda dapat segera terealisasi.

​Kolaborasi strategis Pemkab Gowa ini mencakup sembilan poin krusial, di antaranya:

​Percepatan sertifikasi tanah aset pemerintah.

​Integrasi layanan pertanahan dengan pelayanan publik daerah.

​Konsolidasi tanah untuk pembangunan berkelanjutan.

​Pencegahan penyalahgunaan aset melalui pengamanan fisik dan administrasi.

​Staf Ahli Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, menjelaskan bahwa Sulawesi Selatan dipilih sebagai proyek percontohan karena komitmen kuat para kepala daerahnya dalam menyelesaikan sengkarut lahan.

​Di sisi lain, Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN, Dedi Noor Cahyanto, mengingatkan bahwa sertifikasi bukan sekadar urusan administrasi, melainkan benteng perlindungan aset negara.

​”Tujuannya jelas, mengamankan aset pemda agar tidak hilang secara fisik maupun hukum. Pengamanan aset yang kuat berbanding lurus dengan pencegahan korupsi dan peningkatan pendapatan daerah,” jelas Dedi.

​Hadir mendampingi Bupati dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Pemkab Gowa, Andy Azis, Kepala Bapenda, Indra Wahyudi Yusuf, Kepala BPKD, Mahmud, serta Inspektur Inspektorat, Syahrul Syahrir.​ (*)