Maksimalkan Investasi, DPMPTSP Makassar Tindak Lanjut Catatan DPRD Dalam LKPJ 2025

ads
ads
ads

MENITNEWS.COM, ​MAKASSAR — Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar, menyatakan komitmennya untuk memperkuat iklim investasi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Hal ini ditegaskan dalam Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Makassar Tahun Anggaran 2025, di Kantor DPRD, Rabu (29/4/2026).

​Kepala DPMPTSP Kota Makassar, Mario Said, hadir langsung untuk memaparkan capaian kinerja instansinya sepanjang tahun 2025.

Dalam rapat tersebut, ia mengapresiasi berbagai masukan konstruktif dari Anggota Legislatif di DPRD Makassar, demi memastikan program kerja selaras dengan visi kesejahteraan masyarakat.

​”Apa yang menjadi catatan atau masukan DPRD akan segera kami tindak lanjuti. Kami berharap sinergi kelembagaan ini terus memberikan masukan bagi kami untuk memaksimalkan program strategis yang telah dicanangkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar,” ujar Mario Said.

​Dalam pemaparannya, Mario menekankan bahwa, peran DPMPTSP sangat krusial sebagai pintu gerbang ekonomi daerah.

Instansi ini bertanggung jawab penuh dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non-perizinan, serta pengelolaan penanaman modal secara terpadu.

​Beberapa poin utama yang menjadi fokus DPMPTSP ke depan antara lain:

​Optimalisasi Sistem OSS: Mempermudah pelaku usaha dalam pengurusan izin melalui sistem Online Single Submission (OSS).

​Peningkatan Iklim Investasi: Menciptakan kondisi daerah yang ramah bagi investor domestik maupun asing.

​Pengawasan dan Evaluasi: Melakukan monitoring rutin terhadap setiap perizinan yang telah diterbitkan untuk memastikan kepatuhan regulasi.

​Selain aspek administratif, Mario Said menegaskan bahwa, DPMPTSP terus bertransformasi menuju pelayanan publik berbasis digital.

Inovasi fasilitas digital diharapkan mampu memangkas birokrasi yang berbelit dan meningkatkan transparansi.

​”Kami juga memperkuat fungsi penerimaan pengaduan masyarakat. Setiap kendala terkait layanan perizinan akan direspons cepat sebagai bagian dari evaluasi kualitas pelayanan kami,” tutupnya.

​Rapat Pansus ini yang menghadirkan DPMPTSP Makassar, merupakan bagian dari mekanisme pengawasan DPRD untuk memastikan realisasi APBD 2025, berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan Kota Makassar. (*)

Comment