MENITNEWS.COM, ​MAMUJU — Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik  Provinsi Sulawesi Barat (Kominfo Sulbar), menerima kunjungan koordinasi dari jajaran Diskominfopers Kabupaten Mamasa di Mamuju, Selasa (12/5/2026).

Pertemuan ini difokuskan pada penguatan tata kelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) guna menghadirkan pelayanan publik yang lebih transparan.

​Kunjungan delegasi Kominfo Mamasa yang dipimpin oleh Dewi Martha ini diterima langsung oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik (KIP) Diskominfopers Sulbar, Dian Afrianty.

​Dian menegaskan bahwa di era digitalisasi, pemerintah dituntut bergerak cepat dalam menyediakan data bagi masyarakat. Sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi menjadi kunci utama agar standar pelayanan informasi tetap terjaga secara merata di seluruh wilayah Sulawesi Barat.

​”Upaya ini kami harapkan memberi dampak nyata pada kemudahan akses informasi bagi warga Mamasa. Kita ingin memastikan setiap kanal komunikasi pemerintah berfungsi sebagai jembatan informasi yang akurat dan terpercaya,” ujar Dian, dari Dinas Kominfo Sulbar.

​Langkah koordinasi dengan Dinas Kominfo Sulbar ini juga merupakan implementasi dari visi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan warga di “Bumi Kondosapata”.

​Secara terpisah, Kepala Dinas Kominfo Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif Pemkab Mamasa. Menurutnya, kolaborasi adalah solusi cerdas di tengah tantangan efisiensi anggaran yang saat ini dihadapi daerah.

​”APBD kita terbatas, dan saat ini seluruh wilayah diperhadapkan pada efisiensi. Maka, kuncinya adalah kolaborasi, baik antar-Pemda maupun dengan pemerintah pusat,” tegas Ridwan.

​Ia menambahkan bahwa, integrasi layanan informasi melalui PPID yang solid akan mempercepat terwujudnya ekosistem “Sulbar Digital”.

Kominfo Sulbar menyatakan, dengan layanan informasi yang terpusat dan terkelola dengan baik, masyarakat tidak lagi kesulitan dalam mendapatkan data pembangunan maupun layanan publik lainnya. (*)