MENITNEWS.COM, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat upaya pengelolaan lingkungan berbasis ekonomi sirkular dengan mengintegrasikan pengolahan sampah organik dan program urban farming. Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Melinda Aksa, bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Ruang Rapat Kantor Dekranasda Makassar, Rabu (3/6/2026).

Rapat tersebut difokuskan pada penyusunan strategi pemanfaatan hasil pengolahan sampah organik untuk mendukung pengembangan kawasan urban farming yang telah berkembang di berbagai wilayah Kota Makassar.

Hadir dalam pertemuan itu Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar Aulia Arsyad, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Helmy Budiman, Kepala Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas DLH Aswin Harun, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Nirman Nisman, Tim Ahli Pemerintah Kota Makassar Andi Fadli, serta anggota Dewan Lingkungan Marini Ambo Wellang dan Ardiansyah.

Dalam arahannya, Melinda Aksa menegaskan pentingnya mengubah paradigma pengelolaan sampah organik dari sekadar limbah menjadi sumber daya yang bernilai dan produktif.

Menurutnya, seluruh kawasan urban farming di Makassar perlu didorong untuk mengoptimalkan produksi kompos dan budidaya maggot sebagai bagian dari sistem pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

“Kita ingin sampah organik tidak lagi menjadi beban, tetapi menjadi sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali. Urban farming harus terhubung dengan pengolahan kompos dan maggot agar tercipta siklus berkelanjutan yang juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.

Melinda juga menekankan pentingnya edukasi berkelanjutan kepada Kelompok Wanita Tani (KWT) dan masyarakat mengenai pengelolaan lingkungan yang memiliki nilai ekonomi.

Selain itu, setiap wilayah didorong mengembangkan komoditas unggulan sesuai potensi lokal agar hasil yang diperoleh lebih optimal.

Untuk memperkuat implementasi program tersebut, Dewan Lingkungan Hidup Makassar mengusulkan kehadiran penyuluh urban farming di setiap kecamatan. Pendampingan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam budidaya tanaman, pengolahan kompos, hingga pemanfaatan hasil panen secara maksimal.

Tak hanya itu, Dewan Lingkungan Hidup juga menggagas penyelenggaraan kegiatan Market Day yang melibatkan OPD dan kecamatan se-Kota Makassar. Kegiatan tersebut dirancang sebagai sarana promosi sekaligus pemasaran hasil urban farming yang dikelola masyarakat.

Sementara itu, Tim Ahli Pemerintah Kota Makassar, Andi Fadli, menjelaskan bahwa arah kebijakan Wali Kota Makassar saat ini berfokus pada integrasi antara urban farming, ketahanan pangan, dan pengelolaan lingkungan hidup dalam satu ekosistem yang saling mendukung.

Menurutnya, kompos yang dihasilkan dari pengolahan sampah organik di tingkat kecamatan, kelurahan hingga RT/RW dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kawasan urban farming yang terus berkembang.

“Hasil kompos yang diproduksi masyarakat dapat dimanfaatkan kembali untuk urban farming. Bahkan ke depan berpotensi terhubung dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), sehingga memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif,” jelasnya.

Ia menambahkan, tingginya volume sampah organik di Kota Makassar menjadi peluang besar untuk mendukung pengembangan pertanian perkotaan apabila dikelola secara terintegrasi dan berbasis potensi wilayah.

Di sisi lain, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, Aulia Arsyad, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 15 lokasi urban farming aktif di Kota Makassar. Namun, sejumlah lokasi masih membutuhkan dukungan fasilitas pengolahan sampah organik, seperti rumah kompos dan budidaya maggot.

Pihaknya juga terus mendorong kelompok tani untuk menanam komoditas yang sesuai dengan kebutuhan pasar serta kondisi lahan yang tersedia agar produktivitas dan nilai ekonomi hasil panen semakin meningkat.

Menutup rapat tersebut, Melinda Aksa berharap model kolaborasi lintas sektor ini dapat diterapkan secara bertahap di seluruh wilayah Kota Makassar. Dengan demikian, pengurangan sampah organik, peningkatan produksi pangan lokal, dan penguatan ekonomi masyarakat dapat berjalan secara beriringan dalam satu ekosistem yang berkelanjutan.

“Harapan kami, model kolaborasi ini dapat diterapkan secara bertahap di seluruh wilayah Kota Makassar, sehingga pengelolaan sampah, urban farming, dan ketahanan pangan dapat berjalan dalam satu ekosistem yang saling mendukung dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutup Melinda Aksa. (*)