MENITNEWS.COM, JAKARTA — Provinsi Sulawesi Selatan kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional. Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menjadi satu-satunya kepala daerah di Indonesia yang dipercaya sebagai pembicara dalam peluncuran Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah di Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat tersebut menjadi pengakuan atas berbagai terobosan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mencegah dan menangani Anak Tidak Sekolah (ATS), yang dinilai berhasil dan layak dijadikan contoh bagi daerah lain di Indonesia.

Dalam forum strategis nasional itu, Andi Sudirman memaparkan pengalaman Sulawesi Selatan dalam memperluas akses pendidikan yang inklusif dan merata. Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.

Peluncuran Perpres tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat implementasi program Wajib Belajar 13 Tahun sekaligus mempercepat penanganan anak-anak yang berada di luar sistem pendidikan nasional.

Dalam paparannya, Andi Sudirman menegaskan bahwa penanganan ATS bukan hanya persoalan pendidikan, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

“Pemprov Sulsel memilih pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh elemen, mulai dari pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, hingga mitra pembangunan internasional,” ujar Andi Sudirman.

Salah satu inovasi unggulan yang mendapat perhatian nasional adalah program PASTI BERAKSI (Penanganan Anak Tidak Sekolah Berbasis Aksi Kolaborasi) yang diluncurkan pada 28 Juli 2022.

Program tersebut berhasil mengintegrasikan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembalikan anak-anak ke layanan pendidikan.

Keberhasilan itu mengantarkan Sulawesi Selatan meraih penghargaan bergengsi SDG’s Action Award 2024, sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Komitmen Pemprov Sulsel juga diperkuat melalui berbagai regulasi, mulai dari Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah, hingga Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Tahun 2025–2029.

Selain itu, berbagai program pendukung terus dijalankan secara berkelanjutan, seperti penyediaan layanan pendidikan formal dan nonformal.

Seperti pemberian beasiswa, bantuan perlengkapan sekolah, pengembangan pembelajaran berbasis teknologi melalui Smart School, pendidikan keluarga, penguatan keterampilan vokasional, serta monitoring dan evaluasi berkala.

Upaya tersebut menunjukkan hasil signifikan. Persentase Anak Tidak Sekolah usia 7–18 tahun di Sulawesi Selatan berhasil ditekan dari 8,51 persen pada 2020 menjadi 6,37 persen pada 2025.

Tak hanya itu, hingga 31 Agustus 2025, sebanyak 28.702 anak usia 7–18 tahun dan 13.332 anak usia 19–24 tahun berhasil kembali memperoleh akses pendidikan melalui berbagai program yang dijalankan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama para pemangku kepentingan.

Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Kementerian PPN/Bappenas. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bappenas, Bahjuri Ali, menyebut Sulawesi Selatan sebagai salah satu daerah yang menunjukkan praktik baik dalam penanganan ATS.

“Makanya kami mengundang Gubernur Sulawesi Selatan yang sangat progresif dalam menuntaskan isu Anak Tidak Sekolah melalui penerbitan Pergub tentang Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah, serta berhasil mengembalikan 27.000 anak ke dalam layanan pendidikan,” ujar Bahjuri saat membuka kegiatan.

Pengakuan dari pemerintah pusat tersebut semakin mempertegas posisi Sulawesi Selatan sebagai salah satu daerah terdepan dalam pembangunan sektor pendidikan nasional.

Di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, bersama Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, berbagai inovasi pendidikan yang lahir dari daerah tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat Sulawesi Selatan, tetapi juga menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan pendidikan di tingkat nasional. (*)