MENITNEWS.COM, ​JAKARTA — Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka, melakukan langkah konkret dalam mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem di wilayahnya.

Melalui audiensi strategis dengan Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, berhasil mengamankan bantuan sosial produktif senilai total Rp2,43 miliar.

​Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Sosial RI, Jakarta Pusat, Senin (13/4/2026), menjadi momentum penguatan intervensi sosial bagi masyarakat rentan di Bumi Manakarra.

​Dalam audiensi tersebut, Gubernur Suhardi Duka, berhasil mendorong kuota bantuan modal usaha bagi 487 Kepala Keluarga (KK) di Sulawesi Barat.

Setiap keluarga akan menerima bantuan sebesar Rp5 juta, untuk memulai atau memperkuat unit usaha mereka. Rincian sasaran penerima manfaat meliputi:

​300 KK prioritas miskin ekstrem di Sulawesi Barat.

​116 orang tua siswa sekolah rintisan di Kalukku, Mamuju.

​71 orang tua siswa sekolah rintisan di Polewali Mandar (Polman).

​”Bantuan Rp5 juta per KK ini harus menjadi titik awal perubahan. Kami ingin keluarga penerima tidak hanya terbantu secara konsumtif, tetapi memiliki peluang untuk bangkit dan mandiri,” ujar Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dalam keterangan resminya, Selasa (14/4/2026).

​Skema Berkelanjutan: Peluang Modal hingga Rp50 Juta

​Gubernur Sulbar yang akrab disapa SDK ini, juga menegaskan bahwa, program ini memiliki sistem keberlanjutan.

Jika usaha yang dirintis oleh 487 KK tersebut menunjukkan perkembangan positif, pemerintah telah menyiapkan skema bantuan yang lebih besar di tahun mendatang.

​”Apabila usaha mereka membaik, tahun depan bisa mendapatkan bantuan pengembangan usaha hingga Rp50 juta. Tahun ini kita mulai dengan 487 KK, target tahun depan kita sasar hingga 1.000 KK,” tambahnya dengan optimis.

​Selain bantuan modal usaha, Gubernur Suhardi Duka juga mengajukan dua poin krusial lainnya kepada Kemensos.

​Penambahan Kuota PBI BPJS Kesehatan: Memastikan warga miskin yang belum terjangkau jaminan kesehatan nasional segera terlindungi.

​Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH): Fokus perbaikan hunian bagi masyarakat miskin ekstrem di wilayah lokus PastiPadu Sulbar.

​Merespons hal tersebut, Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono, menekankan pentingnya akurasi data agar bantuan tepat sasaran.

Ia mengapresiasi langkah aktif Pemprov Sulbar, yang mengedepankan pendekatan pemberdayaan untuk menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat.

​Turut hadir dalam pertemuan tersebut mendampingi Gubernur Sulbar adalah, Sekretaris Provinsi Sulbar, Junda Maulana, Kepala Bapperida, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan, serta jajaran Tim PastiPadu Sulawesi Barat. (*)