MENITNEWS.COM, MAKASSAR — Dinamika menjelang pelaksanaan Konferensi Persatuan Wartawan Indonesia Sulawesi Selatan (PWI Sulsel), terus menjadi perhatian sejumlah anggota organisasi.

Sejumlah tahapan yang berlangsung menjelang pemilihan Ketua PWI Sulsel dinilai memunculkan persepsi ketidaknetralan dan berpotensi menimbulkan polemik di internal organisasi.

Wartawan senior PWI Sulsel, Anwar Sanusi, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap proses yang tengah berjalan.

Menurutnya, terdapat sejumlah persoalan yang memunculkan pertanyaan di kalangan anggota terkait prinsip keadilan dan demokrasi dalam pelaksanaan konferensi.

“Dari awal terlihat ada upaya menggiring opini dan mempersempit ruang salah satu calon. Ini yang menjadi kegelisahan sejumlah anggota,” ujar Anwar kepada awak media, Sabtu (30/5/2026).

Salah satu sorotan yang disampaikan adalah terkait polemik keabsahan Kartu Tanda Anggota (KTA) milik salah satu bakal calon Ketua PWI Sulsel, H. Suwardi Thahir.

Menurut Anwar, persoalan tersebut memunculkan pertanyaan karena Suwardi diketahui pernah menjadi peserta resmi pada Konferensi PWI Sulsel tahun 2021.

Ia menilai munculnya kembali perdebatan mengenai legalitas KTA menjelang konferensi saat ini berpotensi menimbulkan persepsi negatif di kalangan anggota.

“Kalau beliau pernah menjadi peserta konferensi sebelumnya, tentu publik bertanya mengapa legalitas KTA baru dipersoalkan sekarang. Ini memunculkan persepsi yang tidak sehat di internal organisasi,” katanya.

Selain itu, Anwar juga menyoroti persyaratan administratif dalam proses pencalonan, termasuk kewajiban melampirkan rekomendasi media.

Menurutnya, aturan administrasi memang diperlukan, namun tidak seharusnya menjadi hambatan bagi kader yang ingin berpartisipasi dalam kontestasi organisasi.

Ia juga menyinggung langkah Organizing Committee (OC) dan Steering Committee (SC) yang disebut berencana melakukan verifikasi surat mandat peserta sebelum forum konferensi dimulai.

Langkah tersebut dinilai sebagian anggota berpotensi menimbulkan perdebatan karena dianggap memasuki ranah yang seharusnya dibahas dalam persidangan resmi konferensi.

“Kalau verifikasi mandat dilakukan sebelum forum dimulai dan tanpa mekanisme persidangan yang terbuka, tentu ini dapat memunculkan pertanyaan di kalangan peserta konferensi,” ujar Anwar, yang juga menjabat Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulsel.

Di tengah proses tersebut, berkembang pula kekhawatiran mengenai kemungkinan gugurnya sejumlah hak pilih peserta karena alasan administratif.

Meski belum ada keputusan resmi terkait hal itu, isu tersebut disebut telah menimbulkan keresahan di kalangan anggota.

Anwar menegaskan bahwa setiap peserta harus memperoleh perlakuan yang sama tanpa membedakan afiliasi dukungan terhadap kandidat tertentu.

“Jangan sampai ada kesan bahwa mandat peserta diseleksi berdasarkan afiliasi dukungan. Kalau itu terjadi, maka demokrasi organisasi bisa kehilangan marwahnya,” tegasnya.

Sorotan lainnya mengarah pada posisi sejumlah unsur penyelenggara konferensi yang dinilai memiliki potensi konflik kepentingan karena terlibat dalam proses pencalonan.

Menurut Anwar, kondisi tersebut dapat memunculkan persepsi publik mengenai independensi panitia.

“Ini ibarat wasit atau juri ikut bertanding di arena yang dia pimpin sendiri. Tentu publik akan mempertanyakan independensi dan objektivitas penyelenggara,” ujarnya.

Ia menilai secara etika organisasi, pihak yang terlibat dalam kontestasi sebaiknya tidak lagi menempati posisi strategis dalam kepanitiaan guna menghindari potensi konflik kepentingan.

Selain tahapan pencalonan, lokasi pelaksanaan konferensi yang direncanakan berlangsung di Graha Pena juga menjadi perhatian sebagian anggota.

Mereka mempertanyakan aspek netralitas lokasi karena gedung tersebut berada dalam lingkungan salah satu perusahaan media yang memiliki keterkaitan dengan salah satu kandidat.

Meski tidak terdapat aturan organisasi yang melarang penggunaan lokasi tersebut, Anwar menilai aspek etika dan persepsi publik tetap perlu menjadi pertimbangan agar pelaksanaan konferensi berlangsung tanpa menimbulkan kecurigaan.

Sebagai mantan Sekretaris PWI Sulsel, Anwar meminta PWI Pusat melakukan pengawasan secara maksimal terhadap seluruh tahapan konferensi.

Menurutnya, kehadiran organisasi di tingkat pusat penting untuk memastikan proses berjalan transparan, demokratis, dan sesuai aturan organisasi.

“PWI Pusat harus hadir memastikan konferensi berjalan adil, demokratis, dan bebas dari kepentingan kelompok tertentu. Jangan sampai marwah organisasi tercoreng hanya karena proses yang dianggap tidak imparsial,” katanya.

Ia berharap Konferensi PWI Sulsel dapat menjadi momentum memperkuat solidaritas dan demokrasi organisasi, bukan justru menimbulkan polarisasi di kalangan wartawan.

“PWI Sulsel adalah rumah besar wartawan. Karena itu, proses pemilihan harus menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh anggota tanpa terkecuali,” pungkasnya. (*)