MENITNEWS.COM, MAKASSAR – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar memetakan enam wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan pada tahun 2026. Mengacu pada peringatan BMKG, fenomena ini diprediksi mulai terasa pada Mei dan mencapai puncaknya pada Oktober mendatang.

Wilayah Potensi Terdampak:

Tamalanrea

Biringkanaya

Manggala

Ujung Tanah

Tallo

Panakkukang

Strategi Penanganan & Kolaborasi Lintas Sektor

Kepala Pelaksana BPBD Makassar, M Fadli Tahar, menyatakan bahwa pihaknya telah menyusun master plan untuk meminimalkan dampak di masyarakat. Langkah ini melibatkan koordinasi masif antara:

Instansi Pemerintah: Dinas PU, Damkar, Dinas Sosial, dan PDAM.

Pihak Eksternal: BUMN, organisasi kemanusiaan (Baznas, Dompet Dhuafa, Muhammadiyah), hingga akademisi dari Universitas Hasanuddin untuk menyusun Rencana Kontinjensi (Renkon).

Tiga Ancaman Utama yang Diantisipasi

BPBD mengidentifikasi tiga masalah krusial yang menyertai musim kering:

Krisis Air Bersih: Diatasi melalui distribusi mobil tangki PDAM dan pemanfaatan teknologi reverse osmosis.

Kebakaran: Peningkatan kesiapsiagaan armada pemadam kebakaran akibat cuaca ekstrem.

Gangguan Kesehatan: Penyiapan sektor kesehatan untuk menangani penyakit khas musim kemarau.

Status Tanggap Darurat sebagai “Tiket” Bantuan

Sebagai langkah strategis, BPBD mendorong penetapan status Tanggap Darurat. Fadli menegaskan bahwa status ini bukan tanda kelemahan daerah, melainkan syarat administratif penting.

“Status Tanggap Darurat adalah tiket agar bantuan bisa cepat masuk, termasuk pencairan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dan akses bantuan dari BNPB pusat,” jelas Fadli di Balaikota Makassar, Kamis (16/4/2026).

Strategi ini merujuk pada pengalaman sukses tahun 2023, di mana status Tanggap Darurat terbukti mempercepat distribusi bantuan ke wilayah terdampak. Sebagai perbandingan, tahun 2024 Makassar hanya berada pada level siaga, sementara tahun 2025 kondisi cenderung aman.

Pesan Walikota: Fokus pada Kebutuhan Dasar

Wali Kota Makassar, Munafri, menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat adalah prioritas utama. Ia memberikan instruksi khusus kepada PDAM untuk memastikan distribusi air tetap berjalan optimal.

“Yang paling pertama adalah sistem perencanaan dan kesiapan PDAM. Pemerintah harus memastikan pasokan air bersih tetap terpenuhi selama musim kering,” tegas Munafri.

Dengan kolaborasi antara pemerintah, stakeholder, dan peran aktif masyarakat sebagai subjek penanggulangan bencana, diharapkan dampak kekeringan tahun ini dapat ditekan seminimal mungkin. (*)