MENITNEWS.COM, ​MAKASSAR — Demi Rakyat! Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengambil langkah berani dalam kebijakan anggaran tahun 2026.

Di saat banyak instansi memperbarui fasilitas jabatan, pria yang akrab disapa Appi ini, secara tegas menginstruksikan penghentian total pengadaan kendaraan dinas baru di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

​Kebijakan ini diambil sebagai bentuk komitmen terhadap efisiensi anggaran dan keberpihakan pada kebutuhan riil masyarakat.

Appi memilih tetap menggunakan kendaraan operasional lama, yakni mobil listrik Hyundai Ioniq 5 keluaran tahun 2023 dan Toyota Alphard tahun 2022.

​”Saya sampaikan bahwa tidak ada pengadaan kendaraan dinas baru di Pemkot Makassar. Saya saja, sejak awal menjabat, menggunakan kendaraan operasional mobil listrik keluaran 2023. Masih ada juga cadangan Toyota Alphard tahun 2022 yang bisa dipakai,” ujar Munafri di Kantor Wali Kota Makassar, Rabu (15/4/2026).

​Menurutnya, kondisi kendaraan yang ada saat ini masih sangat layak menunjang aktivitas pemerintahan. Apalagi, karakteristik medan di Kota Makassar dianggap tidak ekstrem, sehingga tidak memerlukan unit baru dengan spesifikasi tinggi.

​”Kondisi medan di Makassar tidak ekstrem. Jadi, saya bilang tidak usah belanja mobil baru. Saya pakai saja yang ada. Sampai hari ini saya masih pakai Ioniq 5, itu bukan baru, tapi dari pemerintahan sebelumnya,” jelas politisi Golkar tersebut.

Keputusan Wali Kota Makassar ini, bukan sekadar simbol kesederhanaan, melainkan strategi untuk mengalihkan pos belanja yang semula untuk sewa atau pengadaan kendaraan ke program-program yang bersentuhan langsung dengan warga.

​Beberapa sektor yang menjadi fokus pengalihan anggaran meliputi:

​Pendidikan: Penyediaan seragam sekolah gratis.

​Infrastruktur: Percepatan perbaikan jalan hingga ke lorong-lorong permukiman.

​Ekonomi: Subsidi iuran sampah gratis bagi warga.

​Kesejahteraan: Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah kepulauan.

Selain efisiensi biaya pengadaan, Appi menekankan bahwa penggunaan mobil listrik jauh lebih hemat, karena meniadakan belanja Bahan Bakar Minyak (BBM). Ia juga memastikan layanan purna jual di Makassar sangat memadai.

​”Enak dipakai, seperti naik bom-bom car di dalam kota. Pernah ada kendala sekali, tapi mudah ditangani karena dealer dan bengkelnya tersedia di sini,” imbuhnya.

​Menutup keterangannya, Wali Kota Makassar menegaskan bahwa, aturan ini berlaku menyeluruh. Sepanjang tahun 2026, tidak akan ada belanja unit kendaraan baru bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, hingga jajaran Kepala Dinas di Pemkot Makassar. (*)