MENITNEWS.COM, TAKALAR — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar, memberikan jawaban atas berbagai sorotan fraksi-fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Takalar, Jumat (17/4/2026).

Wakil Bupati Takalar, Hengky Yasin, secara langsung memaparkan dan mengklarifikasi sejumlah isu krusial yang sebelumnya menjadi perhatian legislatif, mulai dari polemik Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), layanan kesehatan, hingga program kesejahteraan masyarakat.

Rapat yang berlangsung dinamis ini menjadi ruang bagi eksekutif untuk meluruskan sejumlah persepsi yang berkembang di kalangan DPRD.

Sebelumnya, fraksi PKS, Gerindra, dan Golkar menyoroti sejumlah persoalan, di antaranya transparansi anggaran, kesejahteraan guru, serta realisasi bantuan mahasiswa yang dinilai belum optimal.

Salah satu poin utama yang menjadi perhatian adalah perbedaan mencolok angka SiLPA. DPRD menyebut angka SiLPA mencapai Rp105 miliar.

Namun, Hengky Yasin menegaskan bahwa proyeksi riil pemerintah daerah berada di kisaran Rp34 miliar.

Ia menjelaskan, perbedaan tersebut terjadi karena adanya sejumlah komponen pendapatan yang telah tercatat secara administrasi, namun belum sepenuhnya masuk ke kas daerah.

“Banyak penerimaan dari provinsi, dana bagi hasil, hingga sharing BPJS yang sudah dihitung sebagai pendapatan, tetapi secara fisik belum masuk ke kas daerah,” jelas Hengky.

Selain itu, ia menambahkan bahwa audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih berlangsung sehingga angka final belum dapat ditetapkan.

Nasib RSUD Galesong

Di sektor kesehatan, Pemkab Takalar juga memberikan penjelasan terkait penonaktifan sementara RSUD Galesong, yang sempat menjadi sorotan.

Hengky menegaskan, kebijakan tersebut diambil Pemkab Takalar, sebagai langkah strategis untuk perbaikan jangka panjang.

RSUD Galesong telah dinonaktifkan sejak 1 Mei 2025 lalu oleh Pemkab Takalar, guna penataan operasional serta pemenuhan standar administratif dan teknis.

“Langkah ini dilakukan agar pelayanan ke depan bisa lebih maksimal,” ujarnya.

Sebagai alternatif, Pemkab Takalar memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal, melalui RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle (HPDN).

Saat ini, rumah sakit tersebut didukung 39 dokter spesialis yang melayani 18 poli, serta fasilitas medis seperti CT Scan, mammografi, hingga cath lab.

Terkait rendahnya realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) yang hanya mencapai 14,42 persen, Hengky menyebut kondisi tersebut justru mencerminkan stabilitas daerah yang relatif minim bencana.

Menurutnya, anggaran BTT bersifat situasional dan hanya digunakan untuk kondisi darurat seperti konflik sosial, kebakaran, maupun pandemi.

Sementara itu, dalam upaya memastikan bantuan sosial tepat sasaran, Pemkab Takalar mengklaim telah melakukan verifikasi lapangan terhadap 13.400 jiwa data kesejahteraan masyarakat.

“Data tersebut telah disandingkan dengan data BPS agar bantuan BPJS PBI JKN benar-benar tepat sasaran,” tambahnya.

Di sisi lain, Pemkab Takalar juga mengakui adanya keterbatasan fiskal daerah. Hengky menyampaikan bahwa, sejumlah program belum terealisasi akibat keterbatasan anggaran, termasuk pembayaran gaji ke-13 bagi guru Pendidikan Agama Islam (PAI).

Selain itu, program beasiswa juga mengalami kendala akibat rendahnya kapasitas fiskal daerah.

Meski demikian, Pemkab Takalar menyatakan komitmennya untuk terus melakukan perbaikan tata kelola keuangan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik ke depan. (*)