MENITNEWS.COM, ​MAMUJU — Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka, menerima kunjungan resmi Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Republik Indonesia, Mugiyanto, di Rumah Jabatan Gubernur Sulbar, Senin malam (27/4/2026).

Pertemuan yang dikemas dalam jamuan makan malam ini menjadi ajang koordinasi strategis mengenai stabilitas wilayah dan penegakan HAM di Bumi Manakarra.

​Dalam pemaparannya, Suhardi Duka menegaskan bahwa Sulawesi Barat saat ini berada dalam kondisi sosial yang sangat kondusif.

Ia menyebut keragaman suku dan agama di wilayahnya bukan menjadi pemicu konflik, melainkan fondasi utama harmoni sosial.

​”Sulbar dihuni berbagai suku dengan mayoritas Mandar, serta pemeluk agama yang beragam. Sejauh ini, stabilitas politik dan keamanan sangat baik. Kami tidak menghadapi persoalan HAM yang menonjol,” ujar Suhardi Duka, di hadapan Wamen HAM dan jajaran OPD yang hadir.

​Capaian Ekonomi di Atas Rata-Rata Nasional

​Selain isu sosial, Gubernur Sulbar yang akrab disapa SDK ini memaparkan performa ekonomi Sulbar yang impresif.

Di bawah kepemimpinannya, pertumbuhan ekonomi Sulbar tercatat menyentuh angka 5,76 persen.

​Indikator kesejahteraan lainnya juga menunjukkan tren positif:

​Angka Pengangguran: Berada di kisaran 3% (lebih rendah dari rata-rata nasional).

​Angka Kemiskinan: Bertahan di level 10%.

​Ketahanan Pangan: Berstatus swasembada, ditopang sektor pertanian dan perkebunan (sawit, kakao, kopi).

​”Struktur ekonomi kita masih didominasi sektor pertanian dan industri pengolahan. Hal ini yang menjaga napas ekonomi masyarakat tetap stabil,” tambahnya.

​Sementara itu, Wamen HAM Mugiyanto mengapresiasi sambutan hangat Pemprov Sulbar. Ia menjelaskan bahwa kehadirannya bertujuan untuk memperkuat penilaian kepatuhan HAM, yang kini menyasar hingga ke sektor pelaku usaha.

​”Besok kami akan fokus pada agenda penguatan penilaian kepatuhan HAM. Kami ingin mendorong pemahaman bahwa HAM tidak hanya soal hukum, tapi juga menyentuh aspek ekonomi, sosial, dan budaya yang seringkali belum disadari masyarakat,” ungkap Mugiyanto.

​Sebagai kementerian yang relatif baru, Kementerian HAM berkomitmen menjadikan daerah sebagai mitra strategis dalam mengimplementasikan agenda nasional.

Mugiyanto berharap sinergi dengan Gubernur Sulbar, dapat menjadi model bagi daerah lain dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan hak asasi manusia. (*)