MENITNEWS.COM, ​MAMUJU — Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), mencatatkan diri sebagai daerah pertama di Indonesia yang melakukan pencanangan sinergitas program bersama Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) RI.

Komitmen ini dikukuhkan melalui deklarasi bersama bertajuk “HAM Hadir untuk Bangsa” yang digelar di Mamuju, Selasa (28/4/2026).

​Acara tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Menteri HAM (Wamenham) RI, Mugiyanto, bersama Gubernur Sulbar, Suhardi Duka.

Momentum ini juga melibatkan unsur Forkopimda, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, hingga komunitas keagamaan sebagai bentuk kolaborasi inklusif.

​Dalam arahannya, Wamenham Mugiyanto menegaskan bahwa paradigma HAM saat ini mencakup cakupan yang luas, mulai dari hak ekonomi, sosial, hingga budaya.

Ia mengapresiasi kehadiran seluruh elemen stakeholder di Sulbar, sebagai bukti bahwa HAM adalah tanggung jawab kolektif.

​“HAM juga mencakup hak atas pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan, rasa aman, hingga lingkungan hidup yang baik. Ini menjadi fokus penting dalam kebijakan pemerintah saat ini,” ujar Mugiyanto.

​Ia juga memberikan apresiasi khusus terhadap dinamika demokrasi di Sulbar yang dinilai berhasil menjamin kebebasan berekspresi bagi warganya.

​Puncak acara ditandai dengan penandatanganan maklumat dukungan dan kerja sama antara Kementerian HAM, dengan Pemerintah Provinsi Sulbar beserta perwakilan enam kabupaten.

Penandatanganan ini merupakan janji konkret, untuk mengimplementasikan program-program strategis kementerian di wilayah bumi Mandar.

​Sebagai simbol penguatan sinergi, dilakukan pula pertukaran cenderamata antara Wamenham dan Gubernur Sulbar di hadapan para tamu undangan.

​Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, menyatakan kesiapan penuh untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan prinsip-prinsip HAM internasional dan nasional.

Menurutnya, fokus utama Pemerintah Daerah adalah memastikan hak dasar masyarakat terpenuhi tanpa diskriminasi.

​“Kami bangga karena Sulbar menjadi daerah pertama dalam pencanangan sinergitas ini. Dengan komitmen yang telah ditandatangani, kebijakan pemerintah ke depan akan selalu berorientasi pada pemenuhan hak dasar rakyat,” tegas Suhardi.

​Melalui langkah perdana ini, Sulbar diharapkan menjadi role model bagi provinsi lain dalam membangun ekosistem HAM yang berkelanjutan, di mana pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat bergerak selaras demi kemajuan Bangsa. (*)