MENITNEWS,COM, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi memperketat pengawasan dan kapasitas ketahanan siber pada industri keuangan digital nasional. Langkah strategis ini diambil guna menjaga stabilitas ekosistem dan mempertahankan kepercayaan masyarakat di tengah pesatnya inovasi teknologi finansial.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK, Adi Budiarso, menegaskan bahwa keamanan siber bukan lagi sekadar persoalan teknis, melainkan syarat mati bagi keberlanjutan industri.

“Dalam ekosistem yang saling terhubung, satu insiden siber tidak hanya berdampak pada satu institusi, tetapi bisa meruntuhkan reputasi dan stabilitas ekosistem secara keseluruhan,” ujar Adi dalam pembukaan Workshop Keamanan Siber bagi Penyelenggara IAKD di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Transformasi Paradigma: Dari Kepatuhan ke Ketahanan

Dalam forum yang dihadiri oleh jajaran direksi penyelenggara IAKD tersebut, OJK mendorong perubahan paradigma besar-besaran. Industri diminta beralih dari sekadar compliance-based security (keamanan berbasis kepatuhan) menjadi resilience-based security (keamanan berbasis ketahanan).

Menurut Adi, keamanan siber harus diintegrasikan ke dalam strategi bisnis, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan. Ia menekankan bahwa inovasi tanpa sistem pengamanan yang mumpuni justru akan menjadi sumber kerentanan baru bagi konsumen.

“Kepercayaan adalah mata uang utama dalam ekonomi digital. Penguatan siber adalah investasi strategis untuk membangun kredibilitas dan daya saing,” imbuhnya.

Membangun ‘Human Firewall’

Bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), workshop yang berlangsung hingga 29 April 2026 ini menitikberatkan pada penguatan Sumber Daya Manusia (SDM). Teknologi canggih dinilai tidak akan cukup tanpa kedisiplinan operasional dan budaya pelaporan insiden yang transparan.

Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN, Slamet Aji Pamungkas, memperkenalkan konsep human firewall. Konsep ini menempatkan karyawan sebagai garis pertahanan pertama yang mampu mendeteksi serta mencegah ancaman seperti phishing dan malware.

“Kolaborasi lintas lembaga menjadi krusial karena ancaman siber tidak mengenal batas sektor maupun yurisdiksi,” tegas Slamet.

Komitmen Jangka Panjang

Sementara itu, Deputi Komisioner SDM OJK, Irnal Fiscallutfi, melaporkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan profil risiko siber di seluruh pelaku industri. OJK berkomitmen terus memperluas koordinasi dengan aparat penegak hukum, asosiasi, dan kementerian terkait.

Melalui langkah ini, OJK berharap industri keuangan digital Indonesia tidak hanya unggul dalam inovasi, tetapi juga memiliki benteng pertahanan yang kokoh dalam menghadapi ancaman global yang semakin kompleks.(*)