MENITNEWS.COM, ​PANGKEP — Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pemkab Pangkep), resmi meluncurkan penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) bekerja sama dengan Bank Sulselbar.

Langkah strategis ini menempatkan Pemkab Pangkep sebagai pionir digitalisasi transaksi keuangan daerah di Sulawesi Selatan.

​Peluncuran KKI tersebut berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Pangkep sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendorong transparansi dan efisiensi anggaran.

​Sekretaris Daerah (Sekda) Pangkep, Suriani, menegaskan bahwa penerapan KKI ini bukan sekadar mengikuti tren teknologi.

Melainkan upaya konkret untuk meningkatkan akuntabilitas dan menekan risiko penyalahgunaan transaksi tunai.

​”Dengan diterapkannya KKI, diharapkan seluruh OPD dapat mengoptimalkan penggunaan instrumen ini sesuai ketentuan yang berlaku. Sehingga, proses pengadaan maupun perjalanan dinas dapat dilaksanakan lebih tertib, efisien, dan transparan,” ujar Suriani.

​Jadi Proyek Percontohan Pertama di Sulsel

​Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pangkep, Asri, mengungkapkan bahwa Pangkep merupakan daerah pertama di Sulawesi Selatan, yang mengimplementasikan proyek percontohan kartu kredit pemerintah daerah langsung lewat Bank Sulselbar.

​Sebagai tahap awal, ada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Pangkep yang ditunjuk menjadi pilot project, yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

​Pemkab Pangkep sendiri menargetkan migrasi penuh ke sistem KKI untuk seluruh perangkat daerah selesai pada tahun 2026.

Saat ini, dari total 29 OPD yang ada, 11 di antaranya telah merampungkan dokumen administrasi, sementara 18 OPD lainnya tengah dalam proses penyelesaian.

​”In Syaa Allah, bulan depan akan bersamaan semuanya menggunakan Kartu Kredit Indonesia,” kata Asri optimis.

​Nantinya, penggunaan KKI ini akan difokuskan untuk membiayai belanja operasional daerah, khususnya pengadaan barang dan jasa serta belanja modal yang sesuai dengan mekanisme pengadaan pemerintah.

​Mengingat sistem ini berbasis digital dan serba cepat, Asri mengingatkan pentingnya sinergi dan pengawasan ketat dari para pejabat pengelola keuangan di setiap instansi agar penggunaan dana tetap koridor aturan.

​”Pengawasannya itu perlu komunikasi baik PA (Pengguna Anggaran), PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), dan bendahara. Karena penggunaan Kartu Kredit Indonesia ini tidak boleh ke luar dari DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran),” tegasnya.

​Melalui inovasi ini, Pemkab Pangkep berharap serapan anggaran daerah dapat berjalan lebih cepat dan aman.

Sistem KKI Bank Sulselbar ini diklaim memiliki tingkat keamanan yang tinggi, sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah lewat ekosistem keuangan yang lebih sehat dan akuntabel. (*)