MENITNEWS.COM, ​JAKARTA — Desa Pakatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional. Desa ini berhasil menyabet penghargaan bergengsi “Desa Matang Pengadaan” dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP RI) periode 2024–2025.

​Istimewanya, dari total 75.266 desa di seluruh Indonesia, Desa Pakatto terpilih menjadi satu dari 12 desa piloting (percontohan) yang dinilai sukses menerapkan tata kelola pengadaan secara transparan, akuntabel, dan profesional.

​Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI, Ahmad Riza Patria, dalam acara Sinergi Nasional bertajuk “Akselerasi Kematangan Pengadaan Barang/Jasa Desa menuju Desa Mandiri dan Anti Korupsi” di Gedung LKPP, Jakarta, Selasa (19/5).

​Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Gowa, Rizki Wahyuni, mengungkapkan rasa bangganya atas capaian ini. Menurutnya, penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa sistem pengadaan di Kabupaten Gowa, khususnya Desa Pakatto, berjalan efektif.

​”Alhamdulillah, capaian ini menjadi kebanggaan sekaligus motivasi besar bagi Pemerintah Kabupaten Gowa. Kami berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola pengadaan yang bersih dan akuntabel di seluruh desa,” ujar Rizki yang didampingi Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Gowa, Aisyah Najamuddin.

​Rizki menjelaskan, penilaian tingkat kematangan ini mengacu pada beberapa aspek ketat. Mulai dari regulasi, kelembagaan, kualitas SDM, proses pengadaan, digitalisasi sistem informasi, hingga aspek pengawasan.

Ia berharap Desa Pakatto dapat menjadi pemantik bagi desa-desa lain di Gowa untuk mereplikasi sistem serupa.

​Sementara itu, Kepala Desa Pakatto, Basir, membeberkan kunci sukses desanya meraih predikat tersebut. Pihaknya konsisten menerapkan prinsip efisiensi melalui tahapan yang jelas: survei harga, klarifikasi negosiasi, hingga kepatuhan pada Standar Biaya Umum (SBU) Pemerintah Kabupaten Gowa.

​Selain itu, keterbukaan informasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi pilar utama di Desa Pakatto.

​”Seluruh proses pengadaan kami publikasikan lewat papan informasi desa dan media digital agar warga bisa ikut mengawasi. Kami juga mengutamakan supplier lokal dan menerapkan sistem swakelola pekerja setempat agar dana desa berputar dan berdampak langsung pada ekonomi warga,” urai Basir.

​Pada kesempatan yang sama, Kepala LKPP RI, Sarah Sadiqa, menegaskan bahwa pembangunan desa tidak boleh hanya berfokus pada infrastruktur fisik, melainkan harus diimbangi dengan penguatan tata kelola yang bersih.

​Sebab, hampir setengah dari total anggaran belanja desa dialokasikan melalui proses Pengadaan Barang/Jasa (PBJ). Oleh karena itu, kualitas PBJ akan sangat menentukan kualitas pembangunan desa itu sendiri.

​”Program pengukuran tingkat kematangan PBJ desa ini sudah kami inisiasi sejak 2024 pada 12 desa piloting. Targetnya, program ini akan diperluas secara bertahap hingga tahun 2029,” pungkas Sarah.

​Sebagai komitmen keberlanjutan, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen replikasi kematangan barang dan jasa untuk seluruh desa, termasuk Desa Pakatto dan desa-desa di wilayah Kabupaten Gowa. (*)