MENITNEWS.COM, ​MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, akhirnya angkat bicara terkait polemik seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Nasional tahun 2026, yang tengah viral di media sosial.

Ia mendesak panitia seleksi di Tingkat Provinsi, untuk mengedepankan prinsip keadilan, profesionalisme, dan objektivitas.

​Keriuhan ini bermula dari tersingkirnya siswi asal Makassar, Cathlyn Yvaine Lesmana. Sebelumnya, Cathlyn dikabarkan berhasil menembus posisi tiga besar pada seleksi awal perwakilan Sulawesi Selatan.

Namun secara mengejutkan, namanya raib dari daftar akhir delegasi yang dikirim ke Tingkat Nasional, hingga memicu gelombang tanya dari publik terkait transparansi penilaian.

​”Kita tentu berharap seluruh hasil seleksi ini berjalan dengan fair (adil). Peserta ini adalah delegasi yang kita kirim resmi dari Kota Makassar, masa tidak ada yang lolos?” ujar Munafri Arifuddin kepada Awak Media, Senin (25/5/2026).

​Pria yang akrab disapa Appi ini, mengaku tidak mengetahui secara rinci indikator penilaian di tingkat panitia provinsi.

Kendati demikian, ia menaruh perhatian serius terhadap rumor adanya reposisi atau pergeseran posisi peserta di detik-detik akhir.

​”Saya tidak tahu persis apa kendalanya di sana. Tetapi Pemerintah Kota Makassar memiliki perhatian besar, apalagi setelah mendengar adanya kabar reposisi tersebut. Padahal, informasi yang kami terima, nilai siswa kita ini sebenarnya sudah cukup,” ungkap Wali Kota Makassar.

​Lebih lanjut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menekankan bahwa dampak terbesar dari polemik ini bukan sekadar masalah kalah atau menang.

Melainkan beban psikologis yang harus ditanggung oleh sang siswa.

​”Kasihan anak-anak yang sudah berproses panjang. Mereka sudah berlatih keras dan mempersiapkan diri dengan maksimal. Yang paling kita khawatirkan sekarang adalah kondisi mental dan semangat mereka,” tambah Wali Kota.

​Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar telah menjalankan seluruh tahapan pembinaan dan pengiriman utusan sesuai prosedur yang berlaku.

Begitu delegasi dikirim ke tingkat Sulawesi Selatan, otoritas penuh mutlak berada di tangan panitia seleksi provinsi.

​”Banyak yang bertanya ke saya mengenai prosesnya. Saya jelaskan, peran kami dari Makassar hanya membina dan mengirim ke tingkat provinsi. Setelah itu, kewenangan penuh ada pada tim penilai di sana,” terangnya.

​Menutup pernyataannya, Munafri berharap hasil pembinaan yang telah dilakukan secara matang oleh Pemkot Makassar dapat dihargai melalui proses penilaian yang jujur.

​”Yang jelas, kita ingin apa yang dihasilkan dari pembinaan Pemerintah Kota Makassar ini benar-benar mendapatkan penilaian yang baik, objektif, dan transparan,” pungkas Wali Kota Makassar. (*)