MENITNEWS.COM, MAMUJU — Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) kembali mencatat prestasi membanggakan di Tingkat Nasional.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 31 Maret 2026, Sulbar berhasil mencatat tingkat penginputan data Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Epdeskel) sebesar 62,19 persen, jauh melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 34,50 persen.

Capaian tersebut menempatkan Sulbar dalam jajaran 10 provinsi dengan tingkat penginputan data Epdeskel tertinggi di Indonesia, bahkan berada di atas sejumlah provinsi besar seperti Jawa Tengah yang mencatat 61,73 persen, Jawa Timur 55,87 persen, dan Jawa Barat 50,31 persen.

Secara khusus untuk evaluasi perkembangan desa, Sulbar menempati peringkat kedelapan nasional, sedangkan untuk gabungan desa dan kelurahan berada di peringkat kesembilan nasional.

Data tersebut merujuk pada hasil evaluasi yang ditetapkan Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dalam Surat Nomor 100.3.3.9/3059/BPD tertanggal 3 Juni 2026.

Evaluasi ini dilakukan untuk mengukur keberhasilan pembangunan desa dan kelurahan dari aspek pemerintahan, kewilayahan, serta kemasyarakatan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa dari seluruh desa dan kelurahan di Sulbar yang telah melakukan penginputan data, sebanyak 186 desa/kelurahan (32,35 persen) masuk kategori Cepat Berkembang.

Sementara 190 Desa/Kelurahan (33,04 persen) berada pada kategori Berkembang. Adapun 27 desa/kelurahan (4,70 persen) masih masuk kategori Kurang Berkembang.

Dengan demikian, sebanyak 65,39 persen Desa dan Kelurahan di Sulbar telah berada pada kategori berkembang dan cepat berkembang, yang menunjukkan tren positif pembangunan wilayah pedesaan di provinsi tersebut.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3APMD) Sulbar, Darmawati, menyebut capaian tersebut tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Provinsi Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka.

Menurutnya, salah satu indikator penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) berupa tambahan penghasilan bagi kepala desa, sekretaris desa, kaur, dan kasi desa adalah kewajiban melakukan penginputan data desa secara berkala.

“Program ini menjadi salah satu faktor yang mendorong desa-desa di Sulbar untuk lebih aktif dan cepat memperbarui data mereka. Dengan adanya syarat tersebut, tingkat partisipasi desa dalam penginputan data Epdeskel meningkat signifikan,” ujar Darmawati.

Ia menambahkan, desa dan kelurahan yang masuk kategori Cepat Berkembang dan Berkembang berpeluang mengikuti seleksi Desa dan Kelurahan Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2026.

Meski demikian, Darmawati mengingatkan masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama. Salah satunya adalah masih adanya 27 desa dan kelurahan yang masuk kategori kurang berkembang.

Selain itu, tingkat penginputan data Epdeskel untuk kelurahan di Sulbar masih tercatat 0 persen, yang berarti belum ada kelurahan yang melakukan pengisian data pada sistem tersebut.

“Kita perlu terus meningkatkan partisipasi dalam pengisian data Epdeskel, terutama di wilayah kelurahan dan desa-desa yang masih masuk kategori kurang berkembang. Data yang akurat dan mutakhir sangat penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pembinaan yang tepat sasaran,” katanya.

Darmawati menegaskan, capaian Sulbar saat ini menjadi modal penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke pelosok daerah.

Daftar Provinsi Dengan Tingkat Input Data Epdeskel Tertinggi Tahun 2026

DKI Jakarta – 100 persen

Kepulauan Bangka Belitung – 97,71 persen

DI Yogyakarta – 92,47 persen

Banten – 91,17 persen

Bali – 90,78 persen

Sulawesi Tengah – 83,99 persen

Sumatera Barat – 83,64 persen

Kalimantan Selatan – 78,82 persen

Sulawesi Barat (Sulbar) – 62,19 persen

Jawa Tengah – 61,73 persen. (*)